Pemerhati Pariwisata Sebut Arah Pengembangan Wisata Halal Kota Malang Tak Jelas: Bisa Jadi Bumerang

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pemerhati pariwisata dari Universitas Brawijaya Malang (UM), Faidlal Rahman mengkritik arah pengembangan konsep wisata halal di Kota Malang yang dinilai tidak jelas.

Pasalnya, penjabaran konsep pariwisata halal yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak didukung dengan roadmap yang jelas dan regulasi yang tepat.

Dosen Manajemen Perhotelan, Fakultas Vokasi tersebut berpendapat, dampak luas terhadap kebijakan yang tidak jelas itu membuat sumber daya manusia yang ada tidak memahami secara utuh konsep dan tujuan wisata halal.

Bahkan, aparatur sipil negara (ASN) yang membidangi pariwisata juga disebut tidak memahami secara utuh apa yang dimaksud wisata halal tersebut.

“Pemkot Malang telah mencanangkan pengembangan wisata halal di RPJMD, namun hingga saat ini belum jelas roadmap dan regulasinya. Termasuk ASN yang membidangi pariwisata belum dapat memahami secara utuh apa yang dimaksud wisata halal itu,” ujarnya, Sabtu (18/2/2023).

Belum adanya roadmap serta indikator pencapaian yang jelas membuat stakeholder pariwisata terkesan bingung menerjemahkan konsep wisata halal.

Menurut Founder dan CEO Pusat Pariwisata Nusantara itu, makna dan komponen wisata halal tidak terbatas pada rumah makan dan penginapan semata. Banyak hal yang menyertainya.

“Belum tersusunnya roadmap dan indikator yang jelas akan menjadi bumerang bagi Pemkot Malang,” terangnya.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang, Baihaqi menyatakan, sejauh ini dampak dari konsep wisata halal memang belum terlihat nyata. Pasalnya, masih banyak pihak yang belum bisa melengkapi komponen pendukung wisata halal.

Sejak digulirkan pada 2019 lalu, konsep wisata halal belum terlihat nyata. Belum banyak restoran atau hotel yang telah memiliki sertifikat halal. Padahal, sertifikat halal itu penting dimiliki untuk mendukung konsep wisata halal.

"Sejauh ini, saya tidak ingat jumlahnya, dari sekian yang kami lakukan, hanya kurang lebih lima atau berapa yang lolos. Pasalnya, banyak sekali sarana dan prasarana yang harus dikeluarkan kalau mau mendapatkan sertifikat itu. Mulai dari alat, tempat yang benar-benar harus dipisahkan. Ini kan juga perlu biaya juga. Tapi memang itu terus dilakukan sosialisasi karena di sisi lain, masyarakat membutuhkan informasi mana sih tempat yang halal," ujar Baihaqi.

Baca juga: Jatim Targetkan Bisa Jadi Sentra Produk Halal Indonesia, Tangkap Peluang Wisata Halal Global

Ia menyebut bahwasannya konsep wisata halal memberikan pilihan kepada masyarakat Indonesia yang heterogen. Bagi wisatawan yang ingin mendapatkan fasilitas halal, maka ia bisa langsung mengetahui informasinya ketika berada di Kota Malang.

"Untuk wisata halal dan produk halal adalah sebuah pilihan. Ya kami sadari bahwa masyarakat Indonesia heterogen, agamanya banyak. Itu kan berdasarkan keyakinan mereka, dipersilakan. Yang penting negara ini hadir untuk memberikan pilihan. Kalau sudah nanti seperti itu, tergantung masyarakat, karena itu urusan pribadi masing-masing," ujarnya.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang, Agoes Basoeki menyatakan, konsep wisata halal memiliki tujuan yang baik. Menurutnya, konsep halal tidak selalu diidentikkan dengan agama. Konsep halal justru bisa diterapkan untuk semua agama, karena konsepnya mengedepankan nilai-nilai etis.