Partai Demokrat Ragukan Anies Baswedan, Lirik Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, 'Harus Hati-hati'

TRIBUNJATIM.COM - Elektabilitas capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan terus menurun. 

Catatan ini berdasarkan hasil survei Indopol Survey and Consulting, 5-11 Juni 2023 

Disamping itu, politisi Partai Demokrat masih meragukan Anies Baswedan akan bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 atau tidak.

Jika Anies tidak maju dalam Pilpres 2024, Partai Demokrat kemungkinan akan mengubah dukungannya dan mendukung Ganjar Pranowo dari PDIP, atau Prabowo Subianto dari Gerindra.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, dalam program podcast 'Back To BDM' yang ditayangkan di YouTube Kompas TV pada Sabtu (1/7/2023).

"Kita kan tidak tahu apakah Mas Anies ini akan maju atau tidak, itu juga menjadi pertanyaan kita," ungkapnya.

Baca juga: Sosok Muhammad bin Abdul Karim Issa, Diplomat Kepercayaan Raja Salman dan Anies Baswedan Bertemu

Melihat kondisi politik Indonesia saat ini, Partai Demokrat ungkap kemungkinan beri dukungan pada capres Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.

"Jika diasumsikan bahwa dia ( Anies Baswedan) gagal maju, maka kita harus membuat pilihan," kata Benny.

"Pilihan kita akan mengarah ke mana. Saya secara pribadi mengatakan kita bisa mendukung Pak Ganjar Pranowo dari PDIP.

Tentu saja, ada yang lain yang ingin mendukung Pak Prabowo Subianto," tambahnya.

Meskipun begitu, Benny menegaskan bahwa ini hanyalah sebuah asumsi jika Anies Baswedan benar-benar gagal berkompetisi dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Anies Baswedan dan Gajar Pranowo Bertemu di Mekkah, Dinilai Tim 8 KPP Sinyal Positif Pilpres 2024

"Tentu asumsi ini memiliki penjelasan. Asumsi ini didasarkan pada petunjuk-petunjuk dan kecenderungan dari realitas yang sedang terjadi saat ini," jelasnya.

Dia memberikan contoh bahwa Partai Nasdem yang merupakan pendukung utama Anies Baswedan, menghadapi berbagai masalah.

Mulai dari Sekretaris Jenderalnya, Johnny G Plate, yang masuk penjara karena kasus BTS Kemenkominfo, hingga ada dugaan masalah yang melibatkan Menteri Pertanian.

Terbaru, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, memutuskan untuk mundur dari Partai Nasdem karena pencapresan Anies.

"Pada saat yang bersamaan, kami juga dalam keadaan was-was dengan PK (Peninjauan Kembali) Pak Moeldoko," ungkapnya.

Namun, Benny menyebut ada yang mengatakan bahwa kekhawatiran terkait PK tersebut tidak masuk akal.

Menurutnya, dalam PK tersebut, tidak ada bukti atau hal-hal baru yang menakutkan.

Baca juga: Beda Sikap Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo saat Hadiri Undangan Raja Salman, Posisi Duduk Disorot

Baca juga: Luncurkan Buku, SBY Blak-blakan Ungkap Jokowi Tak Suka Anies Baswedan Maju di Pilpres 2024

"Tetapi berdasarkan kecenderungan politik yang terkini, kita harus berhati-hati," ujar Benny.

Moeldoko Membantah Peninjauan Kembali untuk Menjegal Anies

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, membantah tuduhan yang menyebut bahwa tindakannya mengajukan peninjauan kembali (PK) terkait sengketa kepengurusan Partai Demokrat bertujuan untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden.

Moeldoko menganggap tuduhan tersebut tidak masuk akal karena kasus ini telah berlangsung sejak tahun 2021, ketika Anies belum berstatus sebagai bakal calon presiden.

"Kan enggak masuk akal, apa urusannya dengan Mas Anies Baswedan? Enggak ada urusannya, persoalan itu kan sudah lama terjadi," kata Moeldoko dalam program Gaspol! Kompas.com, Jumat (23/6/2023).

Baca juga: Denny Indrayana Tuding Kasus Kementan Jadi Alat Gebuk Anies Baswedan, KPK Jawab Singgung Bukti

Moeldoko melanjutkan, upaya PK yang ia ajukan pun merupakan sebuah proses hukum yang mesti ditempuh selama pihaknya merasa putusan pengadilan tidak tepat.

Ia mengatakan, bila kubu kongres luar biasa (KLB) menyatakan mengundurkan diri dari sengketa  Demokrat, maka perkara hukum ini pun bakal berakhir.

"Kalau sepanjang teman-teman masih meperjuangkan itu ya memang saatnya PK berjalannya ya kebetulan saja berdekatan (dengan pencalonan Anies)," ujar Moeldoko.

Mantan panglima TNI ini pun menegaskan bahwa upaya PK ini merupakan sebuah proses hukum yang biasa terjadi.

Kecurigaan AHY 

Sebelumnya, Ketua Umum Partai  Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menduga, PK terkait kepengurusan Partai  Demokrat yang diajukan Moeldoko untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden.

Sebab, menurut dia, dengan upaya itu, Moeldoko terus mengganggu soliditas  Demokrat yang menjadi bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

“PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan Saudara Anies Baswedan,” ujar AHY pada 3 April 2023.

Baca juga: Sinyal Anies Baswedan dan AHY Capres-Cawapres? Ketua DPP PKS: Kian Menyatu, Deklarasi Sepulang Haji

AHY mengungkapkan, dugaan itu diperkuat dengan waktu pengajuan PK. Kubu Moeldoko cs mengajukan upaya tersebut ke MA pada 3 Maret 2023.

Padahal, sehari sebelumnya, 2 Maret 2023,  Demokrat mengumumkan secara resmi mendukung Anies sebagai capres.

Ia menuding, langkah Moeldoko juga ditujukan untuk mengganggu soliditas KPP.

“Salah satu caranya, adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan perubahan selama ini,” ucap dia.

Hasil survei Indopol Survey and Consulting, 5-11 Juni 2023 menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan terus menurun usai dideklarasikan sebagai bacapres Partai Nasdem pada Oktober 2022.

Dalam survei ini, elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu tercatat berada di paling atas pada bulan November 2022 dengan angka 30,33 persen.

Baca juga: Jadwal Anies Baswedan Bakal Umumkan Cawapresnya, NasDem Harapkan Wanita Asal Jatim Ini yang Dipilih

Namun, elektabilitas ini turun pada Desember 2022 ke angka 26,29 persen. Terkini, elektabilitas Anies Baswedan berada di angka 23,87 persen.

Berdasarkan survei ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto juga menjadi tokoh yang kuat menjadi bakal capres.

Dalam simulasi tiga nama, Prabowo berhasil meraup tingkat keterpilihan 31,21 persen.

Ganjar di posisi kedua beroleh tingkat keterpilihan 30,48 persen.

Selanjutnya, ada nama Anies Baswedan yang berada di posisi ketiga dengan perolehan elektabilitas 26,53 persen.

Sementara itu, dalam simulasi 13 nama, elektabilitas ketiganya bersaing lebih ketat, yakni Prabowo 28,79 persen, Ganjar 27,5 persen, dan Anies 23,87 persen.

Di posisi keempat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendapatkan elektabilitas 3,23 persen.

Lanjut di posisi kelima, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendapatkan elektabilitas 1,21 persen.

Di bawah Sandiaga Uno, masih ada nama Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa, Erick Thohir, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Mahfud MD.

Kemudian, ada juga nama Khofifah Indar Parawansa, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar dan Puan Maharani.

Survei Indopol ini dilakukan dengan wawancara tatap muka melalui surveyor yang sebelumnya telah dilatih dan responden disebut telah merefleksikan laki-laki/perempuan dan berbagai jenis profesi.

Pengambilan sampel dengan cara multistage random sampling. Responden berjumlah 1.240 orang dan diklaim tersebar secara proporsional di 38 provinsi.

Margin of error survei ini lebih kurang 2,85 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com

Berita tentang Anies Baswedan lainnya