Disuruh Lurah Sabar, 13 KK Terdampak Masih Dongkol, Pria Ponorogo Ngotot Tak Bakal Jebol Temboknya

Menurutnya, saat ini menunggu apakah Bagus Robyanto memberi ruang sosial bagi 13 KK. 

"Masyarakat harus menerima, harus bisa memberikan ganti rugi ke Roby,"‘pungkasnya.

Bagus Robyanto juga diketahui sempat meminta maaf karena sikapnya.

Bagus Robyanto juga mengurai sikap tegasnya meski nantinya akan dihubungi Presiden Jokowi terkait masalahnya dengan warga.

Menurut dia, persoalan tanah ini terjadi sejak beberapa tahun lalu atau pada tahun 2021.

Mulanya ada 15 orang warga menggugat atas kepemilikan tanah keluarganya untuk dipecah sebagai jalan umum.

Gugatan tersebut dua kali dilayangkan ke Pengadilan Negeri Ponorogo.

Bagus Robyanto menyebutkan, warga kalah dalam dua kali gugatan tersebut.

"Gugatannya meminta kepada majelis hakim untuk memecah tanah bersertifikat untuk dijadikan jalan umum."

"Gugatan pertama Januari 2021 dan inkrah Februari 2021, selang satu bulan April 2021, gugat lagi dan putusannya inkrah pada Agustus 2021," jelas Bagus Robyanto.

Bagus Robyanto mengatakan, lantaran tidak bersedia memecah sertifikat untuk jalan umum, warga sekitar pun mengucilkan keluarganya.

Ia akhirnya memutuskan untuk membangun tembok setinggi empat meter di tanah miliknya yang biasa dilalui oleh warga pada Sabtu (24/6/2023).

"Saya minta maaf. Saya hanya menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap."

"Selanjutnya untuk toleransi kemanusiaan dan lain-lain kami juga melekat sanksi sosial dan tidak ada suatu cara yang baik untuk dibicarakan. Maka saya tutup (jalan tersebut)," kata Bagus Robyanto.

Di sisi lain, beberapa warga yang terdampak penutupan jalan dengan tembok setinggi empat meter memilih bungkam saat dikonfirmasi.

"Mohon maaf kami tidak bisa menyampaikan apa-apa lagi," ujar seorang ibu rumah tangga yang tinggal di dekat jalan yang ditutup tembok setinggi empat meter.

Senada dengan ibu tersebut, Ketua RT 01/RW 07, Kelurahan Bangunsari, Agus M, pun enggan berkomentar.

Ia menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut ke pemerintah daerah.