MUI Jatim Terus Godok Fatwa Politik Identitas Jelang Tahun Pemilu 2024

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur hingga saat ini masih terus menggodok fatwa terkait politik identitas.

Terbaru, MUI Jatim menegaskan jika saat ini proses penyiapan fatwa tersebut sudah masuk tahapan finalisasi.

Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim, KH Maruf Khozin menginformasikan jika rapat di internal lembaganya terus dilakukan.

Pada Selasa (1/8/2023), MUI Jatim menggelar sidang pembahasan mengenai finalisasi draft fatwa politik identitas bersama jajaran.

"Masih proses penyempurnaan redaksi fatwa," kata KH Maruf Khozin kepada TribunJatim.com, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.

Komisi Fatwa MUI Jatim belum membocorkan poin-poin apa saja yang akan diatur.

Namun fatwa mengenai politik identitas tersebut sebelumnya ditegaskan sengaja diinisiasi dan dinilai penting jelang tahun Pemilu 2024.

Sebab, dikhawatirkan terjadi multitafsir mengenai penggunaan istilah politik identitas.

Fatwa ini telah digodok sejak akhir tahun lalu.

KH Maruf Khozin dalam penjelasan sebelumnya menyampaikan, pihaknya merasa perlu mengeluarkan fatwa terkait hal tersebut.

Baca juga: Partisipasi Masyarakat Masih Rendah, JPPR Jatim Ungkap PR Bersama Jelang Pemilu 2024

Apalagi, berkaca dari sejumlah kontestasi demokrasi sebelumnya, di mana kerap muncul perdebatan mengenai politik identitas.

Perdebatan ini dikhawatirkan juga muncul untuk Pemilu 2024. Sehingga, perdebatan mengenai hal tersebut perlu diantisipasi.

"Antara yang pro dan yang kontra rupanya berbeda dalam hal definisi dan pengertian. Jadi kita akan mencoba merumuskan," kata KH Maruf Khozin saat dikonfirmasi dari Surabaya, November 2022 silam. 

Baca juga: JPPR Jawa Timur Buka Posko Aduan Jelang Penetapan Daftar Caleg Tetap, Siap Dampingi Masyarakat