Pelaku UMKM di Kampung Lontong Surabaya Tunggak Tagihan Gas PGN, Walikota Eri Carikan Solusi

"Nilai jaminan itu dua kali lipat dari pemakaian dua sampai tiga bulan. Kalau pemakaiannya di empat bulan berikutnya naik, nah itu (jaminannya) ikut naik, ini kan memberatkan,” kata Wali Kota Eri.

Sebagai solusi, Wali Kota Eri menawarkan sejumlah alternatif jalan tengah. Pertama, tarif yang dikenakan kepada pengerajin menggunakan tarif Pelanggan Kecil 1 (PK-1), yakni Rp4.250 per meter kubik.

Kedua, jaminan pembayaran juga dihilangkan. Ketiga, pengerajin tetap dibebani untuk melunasi tunggakan kepada PGN.

"Tetap membayar tapi tunggakannya tidak menggunakan harga yang Rp6.000. Kami juga mohon jaminannya dihilangkan,” usul Wali Kota Eri.

Baginya, keberpihakan pemerintah kepada UMKM diperlukan. Mengingat, besarnya kontribusi mereka terhadap perekonomian daerah.

Wali kota pun menjamin, aliran gas tak disalahgunakan. Wali Kota mengungkap, para pengerajin telah bersusah-payah.

"Jangan sampai ada yang rumahnya (pengerajin) dijual, yang seharusnya dimanfaatkan untuk UMKM,” katanya.

Dirjen Kemen ESDM RI Tutuka Ariadji akan  menindaklanjuti adanya keluhan tersebut dengan menemui PGN. “Akan kami komunikasikan segera,” kata Tutuka.

Tutuka menjelaskan, Kementerian akan memberikan perhatian terhadap warga kurang mampu. Sehingga, mereka tetap bisa bertahan menjalankan usahanya.

Ia berharap permasalahan ini bisa segera diselesaikan sesuai kebutuhan warga Kampung Lontong di Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan. “Mudah-mudahan bukanlah hal yang sulit ya, karena jumlah gas yang dibutuhkan tidak banyak, kecil, untuk ukuran yang biasa ditangani PGN,” jelasnya