Bertemu DPRD Jatim, Petani Desak Program Perhutanan Nasional Dijalankan Secara Bersih

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA-Massa Front Perjuangan Petani Matraman (FPPM) akhirnya bisa menggelar audiensi dengan sejumlah dinas terkait dengan difasilitasi Komisi B DPRD Jatim di ruang Banmus DPRD Jatim, Senin (14/8/2023).

Selain massa dari FPPM, hadir Dinas Kehutanan, Kanwil BPN, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) dan Perum Perhutani Divisi Regional (Divre) Jawa Timur (Jatim).

Audiensi masih seputar permasalahan program perhutanan sosial dan performa agraria.

Massa FPPM mendesak agar pihak terkait dapat menjalankan program tanpa kolusi, korupsi dan nepotisme atau KKN.

Alhasil, audiensi tersebut membuahkan hasil dengan ditandai penandatanganan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota Komisi B DPRD Jatim Noer Soetjipto, Kepala Dinas Perkebunan Jatim Heru Suseno, Sekretaris Dinas Kehutanan Jatim Deden Suhendi, perwakilan ATR/BPN Kanwil Jatim, Dinas Pertanian serta perwakilan petani dari 19 Kabupaten Jawa Timur.

Koordinator FPPM, M. Trijanto mengatakan bahwa penandatanganan pakta integritas kali ini agar semua pihak melaksanakan program-program reforma agraria tanpa ada KKN di Jatim.

"Hasil pakta integritas ini nanti akan kami sampaikan ke masyarakat agar semua pihak baik Pemprov Jatim, DPRD Jatim, Perhutani dan masyarakat pegiat reforma agraria harus sepakat dan sesuai regulasi yang ada," ujarnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim.

Audiensi yang dihadiri perwakilan dari 19 Kabupaten di Jatim, Trijanto membeberkan ada temuan berbau KKN di lapangan. Temuan inilah yang akhirnya merugikan masyarakat dan kurang rasional.

"Temuan kami yang terlihat ada bantuan untuk masyarakat kurang rasional seperti bantuan lebah Rp1,6 miliar. Tapi faktanya lebah datang masyarakat juga diminta menyiapkan gula dan masyarakat tidak punya. Akhirnya lebahnya lari. Harusnya program bantuan tersebut ada tahapannya. Masak iya, hutan gundul dikasih bantuan seperti itu," ungkapnya.

Kelanjutannya dari pakta integritas ini, lanjut Trijanto, ada kesepakatan ketika alokasi anggaran ke Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan untuk tidak dimanipulasi anggarannya.

Baca juga: Gubernur Ganjar Bertemu Duta Besar Thailand, Jajaki Kerja Sama Pertanian dan Green Energy

"Diharapkan pasca ini ada lompatan luar biasa dan cita-cita kita terwujud bagi semua pihak," pungkasnya.

Pada kesempatan sama, Sekretaris Dinas Kehutanan Jatim Deden Suhendi menerangkan bahwa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sangat merespon dan mengawal program reforma agraria.

"Hari ini saya bisa berbicara secara komprehensif pada diskusi kehutanan sosial. Di Jatim, Bu Gubernur sangat merespon dan mengawal program ini," terangnya.

Sementara anggota Komisi B DPRD Jatim, Noer Soetjipto berharap kedepannya tidak ada lagi persoalan tentang kehutanan sosial.

"Sebagai mitra kerja, kami telah melakukan apa yang telah mereka harapkan. Mudah-mudahan apa yang mereka minta terkait Perhutanan Sosial bisa dilayani dengan baik," pungkas politisi Partai Gerindra ini.