UMK Tulungagung 2024 Diputus Sesuai Usulan APINDO dan SPSI, Segini Besarannya

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2024.

UMK Tulungagung 2024 ditetapkan menjadi Rp 2.320.000, dari sebelumnya Rp 2.229.358, atau naik Rp 90.642.

Besaran UMK Tulungagung 2024 ini sesuai dengan usulan bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), yang disaksikan oleh pemerintah daerah.

Ketua DPC APINDO Kabupaten Tulungagung, Nur Wakhidun, mengakui besaran kenaikan itu, jalan tengah yang sama-sama menguntungkan pengusaha dan pekerja.

“Mau tidak mau memang harus ada penyesuaian karena ada inflasi. Kalau tidak juga kasihan pekerja,” ucap Nur Wakhidun saat dihubungi, Jumat (1/12/2023).

Lanjutnya, dalam proses negosiasi, SPSI sempat mengusulkan kenaikan 15 persen.

Usulan itu ditolak oleh APINDO karena tidak ada pengusaha yang sanggup membayar kenaikan itu.

Dalam proses negosiasi, pihak pemerintah menawarkan tiga skema kenaikan, yaitu 3,35 persen, 4,05 persen dan 4,58 persen.

Indikator yang mendukung adalah angka inflasi sebesar 3,01 dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung sebesar 5,22 persen.

Lewat perdebatan, kedua pihak akhirnya sepakat usulan kedua, yaitu naik 4,05 persen atau naik Rp 90.288.

UMK 2023 ditambah Rp 90.288 maka ketemu angka Rp 2.319.646 lalu dibulatkan menjadi Rp 2.320.000, sehingga akhirnya naik Rp 90.642 atau 4,07 persen.

“Kenaikan itu sesuai dengan kesepakatan yang disetujui APINDO. Usulannya juga bulat, tidak ada perubahan,” sambung Nur Wakhidun.

Lebih lanjut, Nur Wakhidun mengatakan, sebenarnya kondisi pelaku usaha di Tulungagung tidak menentu.

Sejumlah sektor dimungkinkan bertumbuh, namun banyak sektor lain yang masih dalam kondisi tertekan.

Apalagi saat ini terjadi inflasi dengan ditandai naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok.

“Kalau dikatakan ekonomi bertumbuh, mungkin perlu dilihat secara menyeluruh. Pelaku UMKM seperti apa, industri menengah seperti apa, dan industri besar seperti apa,” tandasnya.

Menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Kabupaten Tulungagung, Djoko Heroe, sebelumnya DPD SPSI Jawa Timur menuntut kenaikan UMK sebesar 15 persen.

Namun pihaknya yang berhadapan langsung dengan APINDO, pemerintah dan para pekerja akhirnya harus bernegosiasi.

Hasilnya disepakati kenaikan usulan 4,07 persen, atau Rp 2.320.000 seperti nilai yang kini ditetapkan Gubernur Jatim.

“Kondisi di daerah memang berbeda, tidak bisa ngotot 15 persen. Kami harus cari titik temu yang sama-sama bisa diterima,” ucap Heroe.

Pascapenetapan UMK ini, akan ditindaklanjuti dengan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan.

Menurut Heroe, sosialisasi dilakukan secara sampling di sejumlah perusahaan di beberapa kecamatan.

Selanjutnya penerapan UMK baru ini akan diawasi para pihak terkait, mulai dari SPSI, APINDO, aparat penegak hukum, dan media.

“Media juga punya hak mengawasi. Kita lakukan bersama agar UMK 2024 benar-benar dilaksanakan para pengusaha,” pungkas Heroe.