Jadi Masalah Klasik Sektor Pertanian, Persoalan Pupuk Subsidi Perlu Intervensi Optimal

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Persoalan pupuk dirasakan masih perlu terus mendapat sentuhan optimal. Sebab tak jarang urusan pupuk subsidi baik distribusi dan semacamnya masih jadi keluhan para petani. 

Pembahasan ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Nagara Institute di Surabaya, Rabu (10/1/2024). FGD ini mengambil tema 'Ketersediaan Pupuk dan Produktivitas Pertanian'. 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M Sarmuji sebagai salah satu pembicara mengungkapkan distribusi pupuk bersubsidi masih kerap terjadi masalah di tingkat bawah. Termasuk urusan kecil namun juga kerap menjadi persoalan.

"Misalnya, ada problem individu antara petani dan petani itu saja kadang jadi problem," kata Sarmuji. 

Selain distribusi, faktor kelangkaan pupuk bersubsidi dinilai masih kerap terjadi di lapangan. Hal ini membuat petani harus memutar otak.

Sarmuji yang politisi Golkar itu mengungkapkan terdapat beberapa solusi yang perlu dipertimbangkan agar persoalan klasik pupuk ini tidak terjadi lagi. 

Salah satunya adalah transformasi dari pemakaian pupuk kimia ke pupuk organik. Dia yakin, dengan upaya ini maka akan mengurai banyak masalah yang terjadi di sektor pertanian. Termasuk menghemat banyak anggaran subsidi untuk pupuk. Disamping itu, juga bisa mengurangi kerusakan tanah. 

Baca juga: Stok Pupuk Subsidi di Kabupaten Malang Aman hingga 3 Bulan, Penjual Diminta Tak Mainkan Harga

"Mengembalikan unsur hara tanah, kesuburan tanah, memperbaiki ekosistem dan sebagainya. Juga bisa memanfaatkan limbah ternak," ungkap Sarmuji yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Jatim. 

Meski demikian, Sarmuji tak memungkiri jika upaya itu butuh edukasi. Misalnya, dengan menggalakkan pelatihan cara membuat pupuk organik. Untuk meyakinkan masyarakat, pemerintah dipandang bisa memberikan insentif kepada petani. 

Sebab, ada sebagian yang khawatir jika pupuk organik dalam jangka pendek bisa menurunkan produksi pertanian. Namun dia menegaskan tak perlu khawatir berlebihan sebab saat ini produk pertanian yang organik lebih stabil dan harganya tinggi. 

Selain Sarmuji, sejumlah pembicara lain juga turut hadir. Diantaranya, Ony Anwar Harsono Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jawa Timur yang juga Bupati Ngawi.

Baca juga: Disperta Kabupaten Madiun Buka Suara Soal Alokasi Pupuk Subsidi yang Belum Terdistribusi

Lalu, Khudori Pengamat Pertanian serta Akbar Faizal yang merupakan Direktur Eksekutif Nagara Institute dan sejumlah tokoh lain. 

Dalam penjelasannya, Ony Anwar Harsono mengungkapkan perubahan kuota pupuk subsidi memang menjadi keluhan di tingkat bawah. Dia memberi contoh di Kabupaten Ngawi.

Pada tahun 2021, mendapat sekitar 80 ribu ton pertahun. Sementara di tahun 2023 berkurang separuh.

Lantaran kondisi itu, Pemkab Ngawi mengandalkan sejumlah program agar tidak membuat produksi pertanian menyusut drastis. Salah satunya adalah dengan program pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal menjelaskan FGD di Surabaya merupakan titik kedua. Kegiatan yang sama, sebelumnya sukses digelar di Semarang. Selanjutnya, kegiatan serupa juga akan digelar di Karawang sebelum akhirnya seminar hasil di Jakarta. 

Baca juga: Petani Banyuwangi Bisa Pantau Ketersediaan Pupuk Subsidi Lewat Smart Kampung

Menurut Akbar, pihaknya tengah melakukan riset dengan menangkap langsung berbagai fakta di lapangan yang disampaikan berbagai narasumber terkait dengan persoalan pupuk dan pertanian.

"Riset sedang kami lakukan dan hasilnya nanti sebuah paper untuk kami serahkan ke berbagai pihak," kata Akbar. 

Dalam kacamata Nagara Institute, persoalan pupuk memang kerap menjadi persoalan di lapangan. Informasi terbaru memang Presiden telah menyetujui untuk menggelontorkan subsidi pupuk sebesar Rp 14 Triliun.

"Saya nggak ngerti kapan keluarnya tapi menurut saya ini bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan pemerintah," ujarnya. 

Meskipun dia tak memungkiri, sejumlah pihak menyuarakan bahwa petani dinilai butuh kebijakan lain yang membuat hasil bisa optimal.

"Riset ini adalah upaya kami untuk merekam apa yang berpendar terutama dari petani dalam hal ini," jelasnya.