Snack Pelantikan Wujudnya Rp2500 Padahal Anggaran Rp15.000, Anggota KPPS Protes: Tidak Layak

"(Uang) transport pelantikan memang tidak ada, ini dari KPU RI duitnya adanya hanya untuk pelantikan saja. Tetapi untuk besok Bimtek ada (uang) transport-nya dapat makan dan snack," bebernya.

Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi menjelaskan bahwa soal snack atau makanan ringan saat pelantikan KPPS di Sleman kemarin sudah diklarifikasi oleh KPU Sleman.

"KPU DIY kemarin sudah klarifikasi ke KPU Sleman terkait kasus itu dan KPU Sleman sudah menjelaskan, sama penjelasannya kepada kami seperti yang dijelaskan ke media dan masyarakat," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/1/2024).

Shidqi menambahkan, KPU RI juga meminta konfirmasi kepada KPU DIY terkait permasalahan makanan ringan bagi KPPS yang dinilai tak layak tersebut.

"Secara resmi tidak, tapi konfirmasi iya dan kami jelaskan, mengkonfirmasi apa yang terjadi di Sleman," ujarnya.

Ia menjelaskan kepada KPU RI bahwa vendor penyedia makanan ringan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh KPU Sleman.

"Ini akan jadi evaluasi kita, baik KPU Sleman dan KPU DIY untuk lebih hati-hati dalam memilih vendor," lanjutnya.

Dia menyebut, masalah ini akan diselesaikan dengan sebaik mungkin dan menjadi perhatian KPU DIY.

Menurut dia, KPU Sleman juga sudah memberikan sanksi kepada vendor sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal ini mengingat sudah ada aturannya tersendiri soal pengadaan.

"Kuasa Pengguna Anggaran akan memberikan sanksi sesuai regulasi yang berlaku," tegasnya.

Baca juga: Nasib Kakek di Bojonegoro Disidang Dituduh Mencuri Ayam Milik Kades, Harga Tak Masuk Akal

Diberitakan sebelumnya, sejumlah anggota KPPS mendatangi kantor KPU Sleman, Jumat (26/1/2024).

Mereka datang ke KPU Sleman buntut dari snack saat pelantikan yang dinilai tidak pantas.

Ketua Paguyuban Dukuh Cokro Pamungkas Sleman, Sukiman Hadiwijoyo mengatakan, saat pelantikan KPPS yang sebagian merupakan dukuh, mengeluhkan terkait dengan snack yang diberikan.

Selain keluhan soal snack yang dinilai tidak layak, pihaknya juga mempertanyakan soal tidak adanya uang transport saat pelantikan KPPS.