Dengan Bantuan Perangkat RW, Bapenda Kota Malang akan Maksimalkan Penagihan Tunggakan Pajak 2023

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang mencatat, tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2023 mencapai Rp 28 miliar.

Pemerintah Kota Malang akan meminta dukungan atau bantuan dari perangkat RW hingga kelurahan, untuk membantu penagihan terhadap orang yang menunggak kewajiban pajak.

Tunggakan paling banyak ditemukan terhadap aset yang kepemilikannya belum diketahui dengan jelas.

Di sisi lain, tunggakan terjadi akibat piutang yang telah lama berlangsung.

Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto berharap, para wajib pajak bisa teratur memenuhi kewajibannya.

"Jadi ada lahan kosong, tidak ada pemiliknya," papar Handi Priyanto, Kamis (8/2/2024).

Bapenda berencana melakukan penghapusan piutang atau cleansing terhadap aset yang kepemilikannya tidak jelas.

Berbeda bagi mereka yang telat memenuhi kewajiban, Bapenda akan tetap menagih.

Handi cukup yakin, bantuan dari tingkat RW dan kelurahan bisa berkontribusi untuk menambal kebocoran.

Handi mengatakan, pada 2022 lalu, tidak ada kelurahan yang berhasil melunasi pajak. Sedangkan, pada 2023, sebanyak 38 kelurahan sukses lunas PBB.

Baca juga: BPK Jatim Ungkap Potensi Kekurangan PAD dari Pajak Hotel-Restoran di Surabaya, Wali Kota: Tuntaskan

"Prestasi ini tentu kami harapkan meningkat pada tahun ini. 57 kelurahan bisa lunas PBB," ucap pria berkacamata itu.

Lebih lanjut, pada 2024, bapenda menargetkan raihan PBB sebesar Rp 73 miliar.

Handi optimistis angka tersebut bisa tercapai.

Sebab, pada tahun lalu, realisasi tembus Rp 73,1 miliar. Pada Januari 2024, sudah terkumpul Rp 1,7 miliar.