JATIM TERPOPULER: Pemkot Surabaya Berencana Bangun Jalan SERR - Jabatan Kadinkes Kab Malang Dicopot

Dalam penyelidikan diketahui bahwa MHA yang berinisatif membeli 25 kilogram bubuk peladak bahan mercon dari seseorang di Probolinggo. Dari sana kemudian dia menjual bubuk peledak tersebut bersama saudaranya MNH kepada MY, MA, dan FN. 

Baca juga: Alasan Pelantikan Ratusan Pejabat di Sidoarjo Dibatalkan Termasuk Sekda, Singgung Surat Mendagri

MY dan MA membeli bubuk peledak sebanyak masing-masing satu kilogram. Sedangkan FN membeli sebanyak 10 kilogram. Mereka berniat sebagian digunakan untuk membuat mercon, sisanya untuk dijual kembali. 

MHA membeli bubuk bahan peledak itu dengan harga Rp 170 ribu per kilogramnya. Kemudian dijual dengan harga 200 ribu sampau Rp 230 ribu per kilogramnya. Jadi dari penjualan itu dapat untung RO 30 ribu sampai Rp 50 ribu per kilogram. 

Baca selengkapnya

3. Tagihan BPJS Membengkak, Wiyanto Wijoyo Dicopot dari Jabatannya sebagai Kadinkes Kabupaten Malang

Wiyanto Wijoyo dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang, oleh Bupati Malang, Sanusi, Rabu (17/4/2024) malam.

Wiyanto secara resmi dinonaktifkan, karena ia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pembengkakan tagihan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Dinkes paling bertanggung jawab atas penggunaan anggaran, maka keputusan tersebut saya terima," kata Wiyanto ketika dikonfirmasi, Kamis (18/4/2024).

Wiyanto menjelaskan, pencopotan jabatan sebagai kadinkes ini bermula dari pembengkakan tagihan dari BPJS.

Di mana, BPJS menagih kepada Pemkab Malang senilai Rp 87 miliar untuk penerima manfaat sebanyak 450 ribu orang.

Baca juga: Habis Tinjau ke Lokasi, Bupati Malang Sanusi Pastikan Jalan Karangkates-Modangan Mulus per 2025

Tagihan tersebut terhitung dalam kurun waktu tiga bulan sejak Februari hingga April 2023.

Sedangkan kuota yang telah ditentukan yakni 186 ribu orang. Maka ada pembengkakan lebih dari 50 persen.

"Yang 450 ribu penerima manfaat itu belum masuk perencanaan kabupaten dan tidak ada di APBD 2023," sambungnya.

Kemudian apa yang menjadi penyebab pembengkakan tahihan BPJS?