Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Jatim

Sistem Zonasi Rawan Diwarnai Masalah, Komisi E DPRD Jatim Rencana Buka Ruang Pengaduan PPDB 2024

DPRD Jatim berencana untuk membuka ruang pengaduan selama masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini.

TRIBUNJATIM.COM/Yusron Naufal Putra
Anggota Komisi E DPRD Jatim Deni Wicaksono soal rencana buka ruang pengaduan PPDB 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jatim berencana untuk membuka ruang pengaduan selama masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini.

Hal tersebut dimaksudkan guna menekan potensi munculnya persoalan selama masa PPDB. Wakil rakyat pun menginginkan agar masa PPDB bisa berjalan lancar. 

Anggota Komisi E DPRD Jatim Deni Wicaksono menjelaskan, masa PPDB memang menjadi salah atensi. Apalagi, persoalan PPDB setiap tahun nyaris muncul dengan masalah klasik.

"Kami sedang menyiapkan berbagai hal. Insyaallah kita akan membuka ruang aduan itu," kata Deni, Kamis (16/5/2024). 

Teknis ruang aduan itu saat ini sedang dipikirkan dan dirancang. Bisa jadi akan disediakan hotline aduan, bisa juga menerima di ruang Komisi E karena urusan pendidikan menjadi salah satu bidang di komisi tersebut. Opsi lain adalah pengaduan di masing-masing dapil. 

Baca juga: PPDB SD di Surabaya 2024 Segera Dibuka, Siswa Umur 5,5 Tahun Bisa Daftar, Tes Calistung Ditiadakan

Baca juga: Anak Tak Diterima PPDB Zonasi, Orang Tua Nekat Ukur Jarak dari Rumah ke Sekolah Pakai Meteran: Kacau

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, jelang masa PPDB ini pihaknya sudah berkeliling ke sejumlah sekolah dan kabupaten/kota. Salah satu yang dipesankan adalah agar tidak ada penitipan NIK anak ke KK kerabat keluarga agar bisa mendaftar PPDB di sekolah pilihan.

Sebab, siasat semacam ini rawan terjadi pada saat PPDB terutama zonasi. "Hari-hari ini kami berkeliling untuk mengecek dan memfinalisasi hal tersebut. Kami tidak ingin ada yang mengakali aturan. Jangan sampai ada pindah domisili atau nunut KK," ungkapnya. 

Menurut Deni, saban tahun persoalan PPDB memang klasik dan potensi masyarakat atau sekolah untuk mengakali aturan memang juga rawan terjadi. Komisi E DPRD Jatim ingin tujuan pemerataan pendidikan bisa berjalan efektif.

"Komisi E saat ini intens memantau persiapan PPDB," jelas Deni. 

Baca juga: Marak Pindah Alamat, Dispendik dan Dispendukcapil Surabaya Bakal Perketat PPDB Jalur Zonasi

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved