Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Surabaya

Keluh Pelaku Wisata Terkait Larangan Study Tour: Itu Bukan Solusi

Sektor wisata, khususnya agen perjalanan mengeluhkan kebijakan larangan study tour yang dikeluarkan beberapa pemerintah daerah.

istimewa
Ilustrasi larangan sekolah gelar study tour 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sektor wisata, khususnya agen perjalanan mengeluhkan kebijakan larangan study tour yang dikeluarkan beberapa pemerintah daerah.

Mereka menilai, larangan tersebut tak serta-merta menyelesaikan permasalahan wisata, khususnya terkait transportasi.

"Larangan tersebut tidak perlu. Seharusnya, Pemda yang harus melakukan sinkronisasi antara sekolah yang akan melakukan study tour dengan travelnya atau mode transportasinya," kata Ketua Umum Asosiasi Internasional Mitra UMKM dan Pariwisata (Asitra) Imam Mahmudi dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (17/5/2024).

Imam mengungkapkan, memasuki pertengahan tahun atau menjelang musim liburan, sektor wisata memang menggeliat. Wisatawan didominasi dari para pelajar.

"Hampir semua (sekolah), siswa setiap akhir (semester) memang mengadakan tour," katanya.

"Rata-rata yang berlibur adalah SMA. SD-SMP ada tapi tidak banyak. Ada yang ke Jogja atau yang terjauh ke Bali. Ini tren selama ini," kata Imam.

Bukan dengan mengeluarkan aturan larangan study tour, pihaknya mendukung pemerintah untuk menyeleksi agen wisata, mode transportasi, hingga pengawasan terhadap tarif yang sesuai standar. Sehingga, siswa dapat dipastikan aman selama perjalanan.

Baca juga: Iuran Kerap Beratkan Wali Murid, Sekolah di Surabaya Dilarang Study Tour ke Luar Kota

Baca juga: 4 Faktor Penyebab Kecelakaan Maut Bus SMK Lingga Kencana, Tersangka Tak Cuma Sopir, ‘Pendalaman’

"Misalnya, memilih bus dengan usia tertentu. Tidak asal mencari. Bisa juga dengan melalui travel yang resmi. Sehingga, bentuk pencegahan ini dilakukan dengan pengecekan kendaraan dan sopir. Kalau kemudian langsung melarang, itu bukan solusi," kata Imam.

Imam khawatir, larangan dari pemerintah tersebut dikawatirkan akan membuat sejumlah agenda perjalanan yang telah terjadwal menjadi batal.

"Pemerintah perlu untuk memikirkan dampak turunannya. Tidak bisa asal melarang, apalagi dengan mendadak," katanya.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Timur menjadi provinsi yang paling sering dikunjungi selama tahun 2023. Beberapa wilayah di Jawa Timur menjadi jujugan wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata.

Baca juga: Antisipasi Kecelakaan Bus Rombongan Pelajar, Dishub Kota Batu Bakal Terapkan Cara Ini

Baca juga: 4 Fakta Tanjakan Emen, Jalur Kecelakaan Maut Bus SMK Lingga Kencana Depok, Mitosnya Terkenal Angker

Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 Jatim menyumbang angka pergerakan wisatawan nusantara tertinggi di Indonesia. Mencapai 187.110.998 wisatawan nusantara atau setara 24,98 persen dari total 749.114.709 pergerakan wisatawan nusantara di Indonesia.

Angka tersebut jauh di atas Jawa Barat (146 juta wisatawan), Jawa Tengah (103 juta wisatawan), Jakarta (60 juta wisatawan), Banten (49 juta wisatawan), DI Yogyakarta (19 juta wisatawan), hingga Bali (16 juta wisatawan).

Adapun asal wisatawan domestik di Indonesia yang melakukan perjalanan wisata tersebut, terbanyak dari Jawa Timur. Selama 2023, jumlah wisatawan asal Jawa Timur mencapai 115,91 juta perjalanan.

Baca juga: Imbas Kecelakaan Maut Bus SMK Lingga Kencana, 11 Daerah Batasi Study Tour ke Luar Kota, Ahli: Salah

Sumber: Tribun Jatim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved