Ratusan Buruh Ngluruk ke Gedung DPRD Jatim, Tuntut Cabut Program Tapera: Tak Masuk Akal

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Tony Hermawan

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gelombang tolak Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terus bermunculan di sejumlah kota. Salah satunya di Surabaya.

Pada, Selasa (11/6), sekitar 300 buruh mengatasnamakan diri Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jatim, di Jalan Indrapura, Surabaya.

Pantauan di lokasi, sejumlah buruh demo di gedung DPRD Jatim hari itu saling bergantian menyampaikan  orasi di depan kantor wakil rakyat. Spanduk bertuliskan "Tolak Tapera Tabungan Penderitaan Rakyat.

Batalkan UUP2SK bab JHT dan Jaminan Pensiun" turut dibentangkan.

Seperti yang dikatakan Andika Hendrawanto, salah seorang koordinator aksi. Ia mengatakan program Tapera tidak membuat kaum buruh sejahtera. Aturan itu mengatur, gaji pekerja baik swasta maupun PNS akan dipotong 3 persen setiap bulan. Sebanyak 2,5 persen dipotong dari gaji pekerja dan 0,5 persen ditanggung perusahaan.

Baca juga: Raperda Kawasan Tanpa Rokok Terus Digodok, DPRD Jatim Minta Jadi Edukasi Etika di Ruang Publik

Kebijakan itu akan mulai diterapkan 2027 mendatang.

Andika melanjutkan, secara keseluruhan, pekerja dan pengusaha setiap bulan sudah dibebani potongan pendapatan. Yakni untuk BPJS Ketenagakerjaan, jaminan hari tua (JHT), termasuk jaminan kesehatan.

Besaran potongan antara 18,24 persen sampai 19,74 persen.

"Kalau Tapera ini disahkan yang ada malah  bikin potongan gaji semakin banyak," cetusnya.

Ilustrasi potongan Tapera juga digambarkan dalam demo tersebut. Setiap bulan mendapat upah Rp. 4,7 juta. Lalu dipangkas 3 persen untuk tabungan Tapera. Maka buruh mau tidak mau setiap bulan  harus rela menitipkan uang ke negara sebesar Rp118 ribu.

Baca juga: Daftar Lengkap 120 Caleg Terpilih yang Resmi Ditetapkan, 62 Wajah Baru Melenggang ke DPRD Jatim

“Coba dihitung dengan masa kerja panjang sampai 35 tahun, angsuran pembayaran Tapera hanya terkumpul sekitar Rp50 juta. Padahal, harga rumah standart program Tapera senilai Rp. 150 juta. Kan gak masuk akal, sehingga ayo dituntut untuk dicabut,"  tegas Andika.

Pihak DPRD Jatim akhirnya mengizinkan sejumlah buruh untuk masuk di gedung rakyat itu. Mereka ditemui Hari Putri Lestari dari Komisi A DPRD Jawa Timur. 

“Dari tuntutan para buruh ini, akan kami ajukan ke pusat selaku yang memberikan program Tapera. Memang bila dicermati maka hal itu kurang masuk akal. Kami akan berupaya permintaan para buruh untuk kami sambungkan,” ujar Hari Putri.