Tolak Tapera, Mahasiswa Geruduk Dinas PUPR Trenggalek, Bakal Gelar Audiensi dengan Dewan

Atas jawaban yang tidak memuaskan tersebut, GMNI akan mencoba untuk audiensi dengan DPRD Trenggalek dan meminta untuk memanggil Badan Keuangan Daerah, Dinas PUPR, Dinas PKPLH, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.

"Kita tanyakan Bakeuda dana Tapera itu seperti apa pengelolaanya dan bagaimana," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Trenggalek, Joko Widodo mengaku sampai saat ini belum ada sosialisasi maupun petunjuk dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek, maupun pemerintah pusat terkait pelaksanaan Tapera.

"Tapera memang masih jadi perdebatan di pusat, badan pengelolaannya dan kapan pelaksanaannya juga belum ada titik temu, bahkan kita tahunya juga dari media, dan medsos (media sosial)," ucap Joko.

Namun demikian, Joko tetap akan melaporkan aspirasi GMNI tersebut ke Kepala Dinas PUPR Trenggalek, Ramelan untuk segera ditindaklanjuti.

Dalam kesempatan itu, Joko Widodo juga memastikan bahwa di Kabupaten Trenggalek, perumahan rakyat menjadi wewenang Dinas PKPLH.

"Kalau pemerintah pusat Kementerian PUPR memang menyangkut perumahan rakyat, tapi kalau sini penataan ruang, jadi kami tidak mengurusi perumahan rakyat, itu wewenang PKPLH," pungkasnya.