Tolak Tapera dan Revisi UU Polri, Puluhan Mahasiswa di Jember Turun Aksi

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER- Puluhan mahasiswa turun aksi menggelar demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (26/6/2024).

Pelajar yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar unjuk rasa tersebut untuk menolak kebijakan pemerintah soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Revisi Undang Undang Polri.

Selama unjuk rasa berlangsung, mahasiswa menilai Tapera merupakan tabungan penderitaan rakyat dan tidak pro terhadap masyarakat.

Selain itu, mereka juga mendesak pejabat Polres Jember melakukan tes urine terhadap anggotanya guna menghentikan peredaran narkoba yang melibatkan aparat penegak hukum.

Mereka juga menuntut aparat penegak hukum menghentikan kriminalisasi aktivis. Sebab hal itu beberapa kader HMI ditangkapi polisi di Indonesia Timur.

Anggota HMI Cabang Jember juga mendesak pemerintah menghentikan komersialisasi pendidikan, dan fokus pada rekontruksi pendidikan berkualitas yang pro rakyat.

Ketua Umum HMI Cabang Jember Ikhlasun Malik Fajar mengatakan, program Tapera yang ditetapkan pemerintah jelas mengganggu kepentingan rakyat.

"Tapera bagi kami sangat signifikan mengganggu kepentingan rakyat," ujarnya.

Baca juga: RUU Polri, Polisi Bisa Menyadap dan Operasi Siber, Pakar Hukum Untag Pemerintah Berhati-hati

Selain itu, dia juga meminta agar pemerintah mengentikan semua bentuk komersialisasi pendidikan. Sebab tingginya biaya sekolah setiap tahun membuat rakyat menderita.

"Kami ingin semua pendidikan dibuat gratis, karena telah terjadi ketimpangan yang membuat rakyat menderita dan mereka tidak bisa mengikuti proses pendidikan," kata Ikhlasun.

Ikhlasun juga adanya kader HMI ditangkapi di Sulawesi dan Sorong Papua oleh aparat kepolisian. Dia minta, agar Kapolri membebaskan mereka.

"Harapan kami agar kapolres di Indonesia mendesak Kapolri, agar kawan-kawan kami bisa keluar," katanya.

Selain itu aksi kali ini, kata dia, bertepatan dengan peringatan hari anti narkotika. Namun faktanya masih banyak peredaran narkoba di Jember.

"Maka kami minta agar seluruh pejabat di Polres Jember untuk menjalani tes urine. Tanpa tebang pilih," urai Ikhlasun.

Baca juga: Nasib Iptu Sukoyo Eks Kasat Narkoba Polres Blitar yang Positif Sabu, Jabatan Dicopot Bakal Disidang

Sementara penolakan revisi UU Polri, kata dia, dikhawatirkan hal itu akan melebarkan kewenangan polisi yang justru memperburuk citra lembaga penegak hukum itu sendiri.

"Akan membuat institusi polri semakin membengkak dan itu tidak akan berdampak baik saya kira," ulasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi mengungkapkan, untuk tes urine terhadap anggota telah dilakukan sebelum para pengunjuk rasa menggelar aksi.

"Tes urine itu kami lakukan setiap hari senin, apabila teman-teman butuh bukti silahkan datang ke Polres kami tunjukan semua dokumen bukti tes urine," tanggapnya.

Beberapa anggota Polres Jember yang terbukti menyalahgunakan narkoba. Kata Bayu, mereka sekarang dengan menjalani proses persidangan.

"Kalau butuh bukti, silahkan datang ke polres kami tunjukan bukti tersebut," urainya.

Baca juga: Oknum Polisi Kabur Setelah Hamili Pacar, Bripda MS Malah Menikah dengan Wanita Lain, Ending Apes

Sementara soal revisi RUU Polri, Bayu menegaskan itu bukan domain Polres Jember. Sebab itu kewenangan Mabes Polri.

"Revisi UU Polri yang sekarang sedang berproses di pusat, itu bukan domain kami sehingga kami tidak bisa merespons apa yang adik adik serukan," ulasnya.

Ketua DPRD Jember Muhammad Itqon Syauqi berjanji siap memberikan nomor kontak Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, yang kebetulan alumni kader HMI.

"Ayo kita sama-sama mengawal proses ini, karena yang menentukan UU itu ada pimpinan Badan Legislasi. Saya siap mengawal, dan update perkembangannya akan saya beritahukan kepada teman-teman," paparnya.

Baca juga: Terkabulnya Doa Karyawan Pabrik yang Motornya Hilang Dicuri di Sidoarjo, Sempat Pasrah