Cegah Perkawinan Anak, Pemkab Malang-Lakpesdam Luncurkan Program Inklusi, 4 Desa Jadi Percontohan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Lu'lu'ul Isnainiyah

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Malang menjadi perhatian khusus bagi beberapa pihak.

Satu di antaranya Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PCNU Kabupaten Malang baru saja meluncurkan program inklusi pencegahan perkawinan anak.

Menurut Kepala Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang, Sutomo mengatakan, dengan tingginya angka perkawinan anak, diperlukan adanya intervensi.

"Hasil asesmen yang kita lakukan di Kabupaten Malang, angka perkawinan anak masih tinggi. Sehingga perlu ada intervensi dari lembaga, khususnya Lakpesdam NU dan Fatayat," kata Sutomo dalam acara launching program inklusi perkawinan anak, Jumat (12/7/2024).

Sutomo menyampaikan, lokus program ini dijalankan di empat desa di empat kecamatan. Antara lain Desa Dengkol, Kecamatan Singosari; Desa Srigading, Kecamatan Lawang; Desa Sumberputih, Kecamatan Wajak; dan Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo.

Empat desa tersebut dijadikan proyek percontohan karena angka perkawinan di sana lebih tinggi dibanding desa lain.

"Kita lihat aspek kuantitasnya, di empat desa ini dibanding desa lain memang agak tinggi perkawinan anaknya. Tak sekadar angkanya, tapi dampaknya juga sangat serius," urainya.

Dampak dari adanya perkawinan anak yang biasa terjadi antara lain kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), stunting, kesejahteraan ekonomi, hingga ke kesehatan reproduksi.

Ia menjelaskan, program ini akan dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi secara masif ke kelompok masyarakat. Terutama sasarannya adalah anak-anak terkait bahaya seks bebas.

Baca juga: Angka Perkawinan Anak di Jatim Terus Turun Signifikan, Pj Gubernur Adhy : Masif Lakukan Pencegahan

Selanjutnya, dengan adanya program ini, diharapkan ada layanan konsultasi di tingkat desa.

Karena selama ini layanan konsultasi seperti PPA berpusat di tingkat kabupaten/kota.

"Jadi apa yang kita sosialisasi akan sadar dampak pernikahan anak, termasuk membuat kebijakan-kebijakan antisipasi agar tidak terjadi perkawinan anak," sambungnya.

Ke depan, Sutomo berharap program ini bisa diterapkan di desa maupun kecamatan lain yang ada di Kabupaten Malang.

Secara terpisah, Bupati Malang, Sanusi menyampaikan, program ini merupakan langkah nyata dalam melindungi anak-anak dari pernikahan dini.