Banggar DPRD Bojonegoro Siap Diperiksa Soal Dugaan Korupsi Pengadaan Mobil Siaga

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Yusab Alfa Ziqin

TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro akan kooperatif menyambut rencana pemeriksaan Kejari Bojonegoro, terkait dugaan korupsi pengadaan Mobil Siaga.

"Terkait rencana pemeriksaan Kejari Bojonegoro untuk Banggar DPRD Bojonegoro soal korupsi pengadaan Mobil Siaga, saya siap diperiksa," ujar Wakil Ketua Banggar DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, Kamis (18/7/2024) siang.

Dia mengaku akan memberikan keterangan-keterangan riil yang diperlukan Kejari Bojonegoro untuk menyelisik dugaan korupsi pengadaan Mobil Siaga.

Sukur, sapaannya meneruskan, dirinya memang menyesalkan pengadaan Mobil Siaga direalisasikan dengan mekanisme yang dinilai Kejari Bojonegoro tak tepat dan koruptif.

"Dulu saat program pengadaan Mobil Siaga ini dipaparkan eksekutif (Pemkab Bojonegoro, red), saya menolak program itu," tandas politisi yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro ini.

Menurut Sukur, pengadaan Mobil Siaga itu memang tak ideal.

Mobil Siaga mestinya diberikan ke semua desa se-Kabupaten Bojonegoro yang jumlahnya 419 desa. Bukan untuk desa-desa tertentu.

"Mestinya, mekanismenya juga tidak dengan pemberian Bantuan Keungan Khusus Desa, lalu pemdes membeli Mobil Siaga sendiri. Namun, mestinya mekanismenya terpusat," jelasnya.

Artinya, lanjut dia, Mobil Siaga dibeli Pemkab Bojonegoro via e-Katalog. Lalu, Mobil Siaga diserahkan ke desa.

Baca juga: Penyidikan Korupsi Pengadaan Mobil Siaga, 2 Dealer Suzuki UMC Surabaya Digeledah Kejari Bojonegoro

Dengan mekanisme terpusat itu, pembelian Mobil Siaga akan membuat anggaran lebih efektif.

"Pemdes juga tidak perlu repot mengadakan lelang pembelian Mobil Siaga. Mengingat, pemdes itu mayoritas kurang berpengalaman dalam hal tersebut," imbuhnya.

Sayangnya, keluh pria yang juga Wakil Ketua DPRD Bojonegoro ini, penolakan dan sarannya terkait pengadaan Mobil Siaga itu tak digubris suara mayoritas.

Program tersebutpun kemudian tetap terealisasi.

Sementara itu, Ketua Banggar DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar belum berkomentar.