Angka Kemiskinan di Surabaya Ditengarai Disumbang Penduduk Luar Kota, Eri Cahyadi Gandeng BPS

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Angka kemiskinan di Surabaya ditengarai ikut disumbang oleh penduduk ber-KTP luar kota.

Untuk memastikan akurasi angka tersebut, Pemkot Surabaya menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS).

Mengutip data BPS, angka kemiskinan di Surabaya menurun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Pada 2021 atau saat Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dilantik, angka kemiskinan masih mencapai 5,23 persen, kemudian menurun di 2022 (4,72 persen), dan 2023 (4,65 persen).

Menurut Wali Kota Eri, angka kemiskinan berdasarkan statistik BPS di Surabaya turut dipengaruhi oleh penduduk luar kota.

Sebab menurutnya, survei BPS didasarkan pada lokasi pengambilan data tanpa mengecek data kependudukan yang bersangkutan.

Karenanya, pemkot akan menyandingkan data yang diperoleh pemkot melalui aplikasi "Check-in Warga."

Melalui aplikasi ini, Pemkot Surabaya bisa mengetahui jumlah persil di tiap RW, jumlah jiwa di masing-masing RT, hingga jenis pekerjaan.

"Itu kami sudah punya semua (datanya)," kata Wali Kota Eri saat dikonfirmasi di sela acara Pencanangan Program Keluruhan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik) di Surabaya, Senin (29/7/2024).

Rencananya, pihaknya akan menyandingkan data tersebut dengan BPS.

Baca juga: BPS Jatim Kenalkan Inovasi Layanan Online Halo PST dan AIDA untuk Konsultasi Data

Apabila terdapat selisih, pihaknya akan menindaklanjuti dengan pengecekan di lapangan.

"Data yang kami punya akan kami suntikkan ke BPS. Ketika disuntikkan, kami bisa tahu jumlah warga miskin di masing-masing wilayah," kata mantan ASN Pemkot Surabaya ini.

"Nah, apabila saat disuntikkan, kemudian data orang miskin (di BPS) tidak ada di aplikasi Check-In (di Pemkot Surabaya), kita bisa tahu yang dimasukkan (oleh BPS) bukan orang Surabaya. Sehingga, kita tahu berapa jumlah orang miskin yang asli Surabaya ataupun yang bukan," katanya.

Data tersebut selanjutnya akan menjadi dasar pemkot dalam memberikan intervensi.

Apabila warga miskin tersebut merupakan warga Surabaya, pihaknya akan memberikan program pengentasan kemiskinan seperti pemberdayaan ekonomi melalui padat karya, hingga bantuan sosial.

Sebaliknya, apabila yang bersangkutan bukan warga Surabaya, maka intervensi akan dilakukan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota asal.

Menurutnya, Pemkot Surabaya tidak bisa mengucurkan APBD bagi warga luar kota.

"Begitu halnya dengan orang Surabaya yang tinggal di daerah lain. Contohnya di kabupaten A, ada orang miskin dari Surabaya. Kabupaten A nggak mungkin memberikan intervensi kepada orang Surabaya ini. Pemda setempat bisa koordinasi dengan Surabaya dan selanjutnya Surabaya yang akan memberikan intervensi" katanya.

Menurutnya, hal itu penting untuk memastikan program intervensi yang diberikan Pemkot Surabaya bisa tepat sasaran.

"Jangan sampai, Surabaya membantu warga luar kota, sementara warga aslinya ditinggalkan. Sehingga, akurasi data ini menjadi penting," kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Kolaborasi dengan BPS ini di antaranya melalui Program Kelurahan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik).

Diinisiasi BPS, program ini mengintegrasikan data pada website yang mudah diakses oleh masyarakat umum atau stakeholder terkait, dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan stakeholder.

Nantinya, BPS juga melakukan pembinaan pendataan di masing-masing kelurahan sesuai kebutuhannya yang bertujuan menghasilkan statistik yang bermakna dan berdampak untuk kesejahteraan rakyat.

Kepala BPS Jawa Timur, Zulkipli, mengapresiasi komitmen Pemkot Surabaya dalam mendukung program BPS.

Menurutnya, dengan jumlah penduduk yang mencapai 3 juta jiwa, Surabaya bisa menjadi contoh daerah lain dalam penerapan program ini.

"Pemkot akan mengoper data kepada kami. Data itu akan kami masukkan ke dalam kami," kata Zulkipli.

"Sehingga, semua data akan ada di sana. Seperti halnya monografi kelurahan, seperti ekonomi, infrastruktur, kesehatan, hingga lainnya. Ini akan menjadi dasar dalam program intervensi dari pak wali," kata Zulkipli.