Fraksi Nasdem DPRD Jember Usulkan Interplasi Terhadap RPJMD 2021-2026

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network.COM, Imam Nawawi

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER- Legislator Fraksi Nasdem mengusulkan interpelasi ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2021-2026.

Hal tersebut untuk mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk memberikan keterangan terhadap program prioritas pembangunan strategis yang termaktub dalam RPJMD tersebut.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Jember, David Handoko Seto mengatakan alasan mempertanyakan hal ini . Sebab kebijakan dalam Perda Nomor 3 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Jember periode 2021-2026 dengan sembilan program unggulan yang terakumulatif dalam jargon 'Wes Wayahe'.

Kata dia, banyak sekali program prioritas tersebut  tidak dilaksanakan oleh Bupati. Sehingga DPRD Jember  perlu mempertanyakan hal itu untuk menjalankan fungsi pengawasan.

"Seperti Wis wayahe jember satu data, Wis wayahe SDM Jember unggul,Wis wayahe Infrastruktur Jember mantab,Wis wayahe Jember Industrial Farming, Wis wayahe pelayanan Jember handal,Wis wayahe Jember permata jawa,Wis wayahe Jember tumbuh, Wis wayahe Jember Gerdajaya (Gerakan Desa Jember Berdaya), Wis wayahe pesantren berdaya," ujarnya saat jumpa pers, Senin (29/7/2024).

Menurutnya, program-program tersebut yang seharunya menjadi prioritas pembangunan selama lima tahu. Tetapi faktanya justru sangat minim realisasi di lapangan. 

Baca juga: Freeport Beroperasi, Bupati Gresik Gus Yani Tekankan Penyelarasan Program PTFI dengan RPJMD

"Seperti perbaikan kesejahteraan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap khususnya bidang pendidikan. Serta sekolah inklusi dan guru pendamping khusus pendidikan ini hanya omon-omon saja," kata David.

Lebih lanjut, kata dia, pembangunan Jember Safety Center, Ring road, darmaga dan juga peningkatan kelas bandara hingga kini masih belum terlaksana.

"Karena faktanya hingga kini bandara kita bukan malah naik kelas, tetapi masa depan bandaranya makin suram. Kemudian satu kolam satu keluarga yang menjadi program bupati saat awal menjabat," kata David.

David juga mengungkapkan interplasi kali ini nantinya, juga menyoroti soal revitalisasi koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta perusahaan daerah.

"Revitalisasi perusahaan darah yang hari ini masih bisa biasa saja.Dan hingga kini Pemkab Jember juga belum menyetujui resi gudang yang seharusnya bisa membantu petani, karena hasil penen mereka bisa ditampung saat harga murah. Padahal resi gudang itu dibangun lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 2012, tetapi hingga kini belum juga bisa dimanfaatkan," kata David.

Baca juga: Pemprov Jatim Segera Bangun MRT Surabaya Raya, Wali Kota Eri Cahyadi Sebut Belum Masuk RPJMD

Banyaknya program unggulan yang tidak terlaksana itu. David mengatakan Fraksi Nasdem perlu menanyakan tersebut ke Bupati Jember Hendy Siswanto lewat jalur resmi DPRD.

"Melalui hak interpelasi, dan kami telah berkirim surat untuk mengusulkan interplasi ke Pimpinan DPRD. Karena ini bagian tugas DPRD dalam pengawasan," ucapnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiyawan mengatakan dalam tata tertib DPRD Jember, syarat dilakukan interplasi itu minimal harus diusulkan oleh dua fraksi yang berbeda.

"Dengan jumlah minimal orang, sepuluh orang anggota yang menandatangani. Secara profesional, saya harus mengikuti aturan yang ada. Sehingga tidak cukup diusulkan oleh Fraksi Nasdem saja, tetapi juga harus ada tambahan dari fraksi lain," jelasnya.