Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Untuk Gratiskan SD & SMP di Indonesia, Pemerintah Butuh Rp418 T, Lebih Kecil dari Bansos dan IKN

Jumlah ini bahkan lebih kecil dari anggaran untuk bansos dan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Penulis: Alga | Editor: Mujib Anwar
KOMPAS.com
Ilustrasi siswa SMP 

"Guru honorer itu satu-satunya pengajar di sini, ia mengajar semua kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6," ungkap Junaedi.

Kondisi sekolah yang ditinggal oleh kepala sekolah dan guru, sebanyak 65 siswa tampak telantar dan tak bersekolah.
Kondisi sekolah yang ditinggal oleh kepala sekolah dan guru, sebanyak 65 siswa tampak telantar dan tak bersekolah. (Tribun Timur)

Ia juga menyebutkan bahwa anak-anak di Pulau Sapinggang tidak memiliki pilihan lain untuk bersekolah, karena SD Negeri 26 adalah satu-satunya sekolah di pulau tersebut.

Sementara itu, sekolah terdekat lainnya berada di ibukota desa yang berjarak lebih dari satu jam perjalanan dengan perahu.

"Ada sekolah tapi di Pulau Tampaang, satu jam lebih ke sana. Kami hanya bisa berharap agar sekolah kembali buka," ucapnya.

Junaedi menambahkan, akibat terhentinya aktivitas sekolah, siswa sekolah ini terpaksa libur.

Mereka menghabiskan waktu dengan membantu orang tua mencari ikan dan bermain.

"Sekolah tutup dan anak-anak sebagian turun melaut membantu orangtua sebagian main saja," ucapnya.

Baca juga: Sosok Ravidho Ramadhan Jadi Doktor Termuda di Usia 26 Tahun & IPK Sempurna, dari Desa Transmigrasi

Sementara data dari dinas pendidikan Pangkep, sekolah ini memiliki 65 siswa dan empat orang tenaga pendidik yang terdiri dari satu kepala sekolah, dua honorer, dan satu orang berstatus PPK.

Kadis Pendidikan Kabupaten Pangkep, Sabrun Jamil mengatakan, akan memanggil kepala sekolah dan pengawas sekolah terkait hal ini untuk memberikan klarifikasi.

Ia mengatakan, sanksi akan dijatuhkan bila dalam proses pemeriksaan, para guru benar mangkir dalam tugas.

"Kami akan memanggil pengawas, kepala sekolah, dan guru, terkait berita ini untuk menghadap memberikan klarifikasi. Kami akan mengambil langkah sesuai dengan aturan," ucapnya.

Sabrun mengaku tidak tahu dengan kondisi tersebut sebab pengawas sekolah tak pernah melaporkan mangkirnya para guru selama berbulan-bulan.

"Untuk Kecamatan Liukang Tangaya ada dua orang pengawas SD. Sampai saat ini belum ada laporan dari pengawas," pungkasnya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved