Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Kota Malang

MCW Ajak Warga Malang Pilih Calon Pemimpin Punya Komitmen Anti Korupsi, Singgung Mantan Napi Nyalon

MCW ajak masyarakat Malang memilih calon pemimpin yang punya komitmen anti korupsi, singgung mantan napi ikut nyalon.

Penulis: Benni Indo | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Benni Indo
Aktivis Malang Corruption Watch (MCW), Dhien Favian, mengajak masyarakat agar cerdas memilih calon pemimpin di Malang Raya dalam Pilkada Malang 2024 dan Pilkada Batu 2024. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Malang Corruption Watch (MCW) mengajak masyarakat agar cerdas memilih calon pemimpin di Malang Raya.

MCW menyarankan warga untuk tidak memilih calon kepala daerah yang bermasalah.

Aktivis MCW, Dhien Favian mengingatkan, pilkada menjadi momentum sejarah yang penting bagi masyarakat Malang Raya.

Oleh karena itu, jangan sampai masyarakat memilih sosok yang tidak tepat, karena akan berdampak pada kehidupan banyak orang.

Pilkada juga harus menjadi ajang pembuktian bagi para calon untuk meneguhkan komitmennya dalam pelayanan publik, khususnya dalam konteks komitmen anti-korupsi kepada masyarakat secara luas.

Selain menguji komitmen, pengawalan terhadap momentum pilkada ini harus dilakukan oleh masyarakat luas supaya kebijakan publik yang disahkan berpihak pada pemenuhan kesejahteraan umum. 

MCW menyoroti majunya mantan narapidana korupsi dalam pencalonan kepala daerah di Kota Malang.

Menurut catatan MCW, hal seperti itu tidak sekadar ada di Kota Malang. Kondisi serupa juga ditemukan di tempat lain.

Dia mengatakan, majunya mantan narapidana jelas mencederai hak politik masyarakat untuk memiliki pemimpin yang bersih.

Selain itu, MCW menilai mantan narapidana juga berpotensi besar untuk mengulangi kejahatan yang sama.

Baca juga: Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Korupsi, Kades dan Bendahara Desa di Tulungagung Ditahan Kejari

"Pola seperti ini masih banyak ditemukan ketika kepala daerah yang pernah menjadi narapidana kejahatan berat justru kembali diusung oleh partai politik untuk menjadi calon kepala daerah dengan alasan praktis, seperti popularitas yang masih tinggi ataupun kepemilikan sumber daya politiknya yang besar," ujar Favian, Senin (2/9/2024).

Dalam kajian terbaru yang dilakukan MCW di Malang Raya, terlihat adanya kooptasi kepentingan pusat di daerah.

Pilkada Serentak 2024 kembali disuguhkan desentralisasi koalisi raksasa dari pusat yang menyebar di seluruh daerah. 

"Khusus di Kota Malang dan Jawa Timur, koalisi KIM Plus yang terdiri atas koalisi pendukung Prabowo-Gibran sudah mengusungkan calon-calon mereka. Pola seperti ini tidak bisa dikatakan akan menghasilkan kepemimpinan lokal yang demokratis dan substantif. Pembuatan kebijakan publik dari calon ini akan mengarah pada model top-down yang tidak melibatkan partisipasi hingga pengawasan masyarakat," ujar Favian.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved