Pemkot Malang Lakukan Sertifikasi, Hingga Agustus 2024, Aset yang Terselamatkan Capai Rp 500 Miliar

Banyak juga berkas yang sudah diantrekan untuk menunggu proses lanjutan sebelum keluarnya sertifikat.

Erik berharap, sisanya bisa tuntas semuanya.

Menurutnya, proses pensertifikatan itu juga dipantau KPK lewat skema Monitoring Centre for Prevention (MCP).

"Ada banyak indikator bagaimana supaya aset pemda terlindungi dengan keluarnya sertifikat hak pakai atas nama Pemkot Malang. Untuk ini, kita juga melibatkan kejaksaan juga dan Polresta Malang untuk melakukan pendampingan. Membantu kita dalam penyelamatan barang milik daerah," pungkasnya.

Sedangkan Kabid Aset Pemkot Malang, Eko Fajar Arbandi mengatakan, ada 3.770 bidang tanah sudah tersertifikasi.

Sebanyak 1.842 SHP sudah dipegang Pemkot Malang yang terdiri dari 3.770 bidang tanah.

"Contohnya dalam satu kawasan perumahan, karena bidangnya bisa dihuni oleh sejumlah orang, maka bidangnya jadi banyak. Saat ini sudah ada 8.264 bidang tanah yang menjadi aset," ujarnya.

Dikatakannya, saat ini, ada 4.494 bidang yang belum tersertifikasi.

Sedangkan 12 SHP yang diserahkan itu berserak di lima kecamatan di Kota Malang. 12 sertifikat itu terdiri dari 35 bidang dengan nilai aset Rp 29,5 miliar. 

Sementara itu, Raja Juli Antoni menyatakan, 10 tahun terakhir, kegiatan sertifikasi terus meningkat.

"Sebelum pak Jokowi naik, ada 46 bidang tanah tersertifikasi. Tapi dengan adanya PTSL, maka terjadi kenaikan signifikan. Jika awalnya 500.000/tahun. Kini mencapai 6-7 juta per tahun. Yang terdaftar saat ini ada 117 juta bidang tanah," katanya.

Diharapkan, di era pemerintahan Prabowo ke depan, kelak, tanah di Indonesia tersertifikatkan. 

Ia berpesan pada warga Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, yang sudah mendapat sertifikat lewat PTSL agar menjaganya.

Untuk kegiatan PTSL di Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, ada sebanyak 1.200, dan kurang 40 sertifikat.