Pemkot Malang Terus Tekan Angka Kemiskinan, Ada Tiga Program Prioritas yang Dilakukan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Upaya Pemerintah Kota Malang menekan angka kemiskinan menemui titik terang.

Dalam laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional menunjukkan persentase penduduk miskin mencapai 3,91 persen pada 2024. Lebih rendah dari 2023 yang mencapai 4,26 persen.

Jumlah penduduk miskin pada 2023 mencapai 37,78 persen, lalu turun menjadi 34,84 persen pada 2024.

Garis kemiskinan yang merupakan pendapatan kapita per bulan pada 2023 tercatat Rp 674.660 dan naik menjadi Rp 706.341 pada 2024.

Indeks kedalaman kemiskinan juga ikut turun yang pada 2023 sebesar 0,76 persen menjadi 0,42 persen pada 2024.

Pun indeks keparahan kemiskinan dari 0,18 persen pada 2023 menjadi 0,08 persen pada 2024. Laporan itu dirilis oleh BPS Kota Malang pada 1 Agustus 2024.

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan menyebut, penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu program prioritas yang ia lakukan saat ini.

Meskipun data survei menunjukan penurunan, namun ia tetap bekerja untuk lebih banyak mengurangi angka kemiskinan yang tersisa. 

Dijelaskan Iwan, secara garis besar ada tiga program prioritas yang harus ia kerjakan yakni terkait stunting, inflasi, dan kemiskinan.

Untuk program penurunan angka kemiskinan, ada tiga cara yang dilakukan, yakni meningkatkan kesejahteraan, mengurangi pengeluaran dan mengintervensi kantong kemiskinan.

Baca juga: Kebakaran Pasar Comboran, Pemkot Malang Alokasikan Dana BTT untuk Pulihkan Kondisi Para Pedagang

"Pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kedua mengurangi pengeluaran, dan ketiga kantong kemiskinan di Kota Malang. Ada 18 sektor urusan yang ada di Kota Malang," jelas Iwan, Rabu (25/9/2024).

Upaya meningkatkan kesejahteraan dilakukan melalui dukungan dari pemerintah maupun swasta.

Dukungan pendanaan hingga bantuan sosial dilakukan untuk memberi stimulus kepada masyarakat. 

Iwan juga mengatakan, dukungan yang diberikan berupa penguatan infrastruktur hingga peningkatan skill kerja melalui pelatihan. Hal itu dilakukan untuk menunjang kebutuhan masyarakat akan dunia kerja.