Parkiran Vertikal di Jalan Majapahit Malang Rampung Dibangun, Dapat Menampung 400 Motor dan 12 Mobil

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Dinas Perhubungan Kota Malang telah merampungkan pembangunan parkiran vertikal di Jalan Majapahit Malang.

Parkiran yang berdiri tiga lantai itu dibangun di bekas lahan perkantoran Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Parkiran dapat menampung 400 kendaraan roda dua dan 12 kendaraan roda empat.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra menjelaskan, parkiran itu akan beroperasi pada akhir Desember 2024.

Wisatawan yang akan menikmati kawasan Kayutangan Heritage saat Natal 2024 atau Tahun Baru 2025 (Nataru) bisa memarkir kendaraannya di situ.

Saat ini, Dinas Perhubungan masih menyiapkan sarana pendukung untuk operasional tempat parkir baru itu.

"Semoga libur akhir tahun ini bisa dioperasikan," ujarnya, Rabu (4/12/2024).

Parkiran yang menghabisan dana Rp 4 miliar itu memiliki ukuran lebar 18,4 meter dengan panjang 35 meter dan tinggi 6 meter. Parkiran ini nantinya direncanakan terhubung dengan jalur parkir lainnya.

Dinas Perhubungan Kota Malang merencanakan pembangunan kawasan parkir di Jalan Basuki Rahmat.

Mereka berencana membangun kawasan parkir itu di sebuah gedung yang lokasinya tidak jauh dari tempat parkir Jalan Majapahit.

Baca juga: Sosok Penabrak Lampu Hias Kayutangan Heritage Malang, Nyatakan Sanggup Ganti Rugi, Segini Nilainya

"Rencananya memang nanti akan kami integrasikan, namun perlu waktu. Kami selesaikan satu per satu dulu," kata Widjaja.

Upaya menyediakan lahan parkir bagi kendaraan ini sebuah langkah mengurangi kepadatan di koridor Kayutangan.

Kepadatan kendaraan di kawasan Kayutangan karena banyaknya kendaraan yang parkir tidak tertib.

Pasalnya, lahan parkir yang tersedia tidak dapat menampung jumlah kendaraan yang datang.

"Kami berharap bisa mengurangi kepadataan lalu lintas setelah lahan parkir ini beroperasi. Kemacetan yang sering terjadi bukan karena ruas jalannya, tapi karena banyak kendaraan roda empat sulit mencari tempat parkir," ujarnya.

Parkiran di Jalan Majapahit memang didesain untuk kendaraan roda dua.

Sedangkan yang berada di Jalan Basuki Rahmat rencananya akan bisa menampung banyak kendaraan roda empat atau lebih.

Jika kendaraan tidak banyak berada di Jalan Basuki Rahmat, Widjaja meyakini kawasan Kayutangan akan menjadi lebih bagus.

"Nanti akan terlihat Kayutangan menjadi city walk. Ini masih kami tata sekaligus menunggu persiapan operasional parkir," ungkapnya.

Di tempat terpisah, anggota DPRD Kota Malang, Sony Rudiwiyanto mendesak eksekutif untuk lebih serius lagi dengan target realisasi pendapatan asli daerah.

Ia juga mendorong agar Dinas Perhubungan bisa meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir pinggir jalan.

Melalui Fraksi PDI Perjuangan, Sony mengingatkan Pemerintah Kota Malang untuk menentukan strategi memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta revisi Perda Pajak Daerah Retribusi Daerah sebagai upaya optimalisasi PAD dari sektor retribusi.

Selanjutnya penyempurnaan dan penguatan implementasi sitem E-Tax pada semua bidang seperti e-Parking, e-Retribusi, e-BPHTB, dan lain-lain.

"Eksekutif harus rajin dan disiplin dalam melakukan kajian potensi pajak dan retribusi. Dibutuhkan upaya dalam pemutakhiran data-data perpajakan secara rutin, integral dan komprehensif," ujar Sony.

DPRD Kota Malang menyebutkan upaya memenuhi kemandirian keuangan daerah bisa dilakukan pada peningkatan kinerja pada sumber pendapatan yang strategis. Salah satunya adalah pendapatan dari retribusi parkir.

Rakhmad dari Fraksi PKS menyampaikan, dalam upaya menangani permasalahan kemacetan di Kota Malang, Fraksi PKS mendorong Dishub bersama Satpol PP untuk menertibkan parkir liar serta PKL di bahu jalan.

Termasuk pedagang liar di sekitaran pasar rakyat maupun Jalan Basuki Rahmat yang membuat jalan semakin sempit dan macet.

Hal itu juga merugikan pedagang yang berada di dalam pasar atau perkampungan Kayutangan.

"Dalam hal ini, Diskopindag dan Satpol PP perlu melakukan penegakan hukum secara tegas dengan pendekatan humanis dan solutif," ujar Rakhmad.