Profesi TKI Dinilai Menjanjikan, 5.253 Warga Kabupaten Madiun Pilih Mengadu Nasib di 31 Negara

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN- Kenaikan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Madiun pada tahun 2024, mengalami kenaikan cukup signifikan.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun mencatat, selama tahun 2024 ada 5.253 orang TKI asal Kabupaten Madiun yang bekerja di 31 negara tujuan. 

Jumlah tersebut dinilai meningkat sebanyak 345 orang,jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang hanya 4.908 orang PMI.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun, Imam Nurwedi, mengatakan, tren kenaikan jumlah PMI di Kabupaten Madiun tahun 2024 naik 7,02 persen dibanding 2023.

“Partisipasi masyarakat menjadi tenaga kerja luar negeri, dipengaruhi harapan mereka, untuk mendapatkan gaji atau upah yang tinggi,” jelas Imam Nurwedi, Senin (20/1/2025).

Baca juga: Viral TKI Ponorogo Robohkan Rumah di Tanah Mantan Istri, Camat Ngrayun Beri Penjelasan

Dirinya memaparkan, pekerja migran yang melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), sebanyak 1.868 orang sudah terverifikasi Pemkab Madiun. Sedangkan 2.404 orang terverifikasi luar daerah Madiun.

Imam juga mengungkapkan, PMI didominasi perempuan 4.263 orang dan laki-laki sebanyak 990 orang. Mereka berasal dari wilayah Kecamatan Kebonsari, Kecamatan Dolopo, Kecamatan Dagangan dan Kecamatan Geger.

“981 orang PMI lainnya melalui jalur mandiri atau verifikasi langsung ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),” ungkapnya.

Terkait negara tujuan PMI Kabupaten Madiun, tertinggi adalah Hongkong mencapai 3.225 orang, disusul Taiwan sebanyak 1.473 orang dan Jepang sejumlah 134 orang

“Ada beberapa skema penempatan, diantaranya Goverment to Goverment sebanyak 81 orang, perpanjangan 12 orang dan perseorangan 888 orang,” imbuh Imam.

Sejumlah upaya dilakukan guna memastikan keamanan dan kenyamanan warga Kabupaten Madiun dalam bekerja di luar negeri.

Mulai dari gencar sosialisasi dan pembinaan terkait prosedur bekerja di luar negeri yang legal. Hingga menggandeng muspika setempat dari untuk menyampaikan pesan, bagi masyarakat yang ingin menjadi PMI.

“Kami beri pelatihan juga agar mereka memiliki skill yang mumpuni ketika di dunia kerja,” tandas Imam.