Siswa SD BAB di Selokan karena Sekolah Tak Punya Toilet, Sudah Ajukan Pembangunan Tapi Tak Dilanjut

Dia diminta data sekolah rusak oleh presiden terpilih beberapa hari lalu.

“Presiden terpilih (Prabowo) yang mengurus semua urusan dari Sabang sampai Merauke, dan sebelum dilantik beliau masih mempertanyakan fasilitas pendidikan yang rusak ada berapa di Kabupaten Bogor,” katanya Rabu (16/10/2024).

Baca juga: Alasan Dedi Mulyadi Bayar Petugas Input PPDS SMAN 4 Karawang Rp 2 Juta, Tenaga di Sekolah Tak Cukup

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor itu pun berharap, fasilitas pendidikan tidak ada lagi yang kondisinya rusak di Bumi Tegar Beriman.

“Menangkap pesannya, setelah beliau dilantik, beliau akan percepat pembangunan (fasilitas pendidikan). Dan kita harap tidak ada lagi sekolah rusak di Kabupaten Bogor,” harapnya.

Ia menuturkan, bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika untuk meminta berapa jumlah data sekolah rusak di Bumi Tegar Beriman.

“Sudah kita koordinasikan dengan Sekda dan datanya sedang kita siapkan,” pungkasnya.

DPRD Bojonegoro bersuara terkait ambruknya ruang kelas SDN Ngadiluwih, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro pada Rabu (3/1/2024) pagi.

Sekretaris Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto mengatakan, ambruknya ruang kelas dimaksud merupakan ironi di tengah besarnya APBD Bojonegoro.

"Adanya gedung sekolah yang ambruk itu ironi. Menampar dunia pendidikan Kabupaten Bojonegoro," ujar Mas Pri sapaannya, Kamis (4/1/2023) sore.

Ironitas itu, mengingat APBD Bojonegoro yang selama beberapa tahun terakhir mencapaI tak kurang dari Rp 7 triliun per tahun dan digunakan untuk  keperluan pendidikan minimal 20 persen.

Dia meneruskan, persoalan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro memang seolah tak ada habisnya. Komisinya pun terus menekan Pemkab Bojonegoro menuntaskan ragam persoalan dimaksud.

Baca juga: 26 SD Negeri di Kabupaten Malang Akan Digabung, Minim Siswa dan Jarak Sekolah Berdekatan

Khusus terkait menuntaskan persoalan sarana prasarana (sarpras) pendidikan, ungkap politisi Partai Golkar ini, komisinya mengalkulasi Pemkab Bojonegoro butuh anggaran setidaknya Rp 900 miliar.

Ketika anggaran sudah ada, kendala kemudian muncul lagi. Yakni, ternyata Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro tak memiliki bidang sarpras beriskan sumber daya manusia (SDM) khusus.

"Kami sudah merekomendasi usulan Disdik Bojonegoro terkait pembentukan bidang khusus sarpras. Namun, hingga kini belum ada kabar perihal pembentukan bidang khusus tersebut," terangnya.

Lebih lanjut, Mas Pri berharap, ruang kelas SDN Ngadiluwih yang ambruk segera ditangani dan direhab. Bilamana ada sekolah lain mengalami hal serupa, juga perlu segera ditindaklanjuti.