DPRD Kota Malang Lakukan Mitigasi Dampak Efisiensi Anggaran, Pastikan Pelayanan Publik Tak Terganggu

Sektor pendidikan yang harusnya diprioritaskan justru mendapat potongan anggaran.

"Lebih memikirkan isi perut daripada isi kepala," teriak mahasiswa di lokasi, Selasa (18/2/2025).

Daniel Alexander Siagian, salah satu orator yang berada di lokasi menjabarkan, pada 22 Januari 2025, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Instruksi tersebut mengarahkan penghematan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, yang terdiri atas Rp 256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga dan Rp 50,59 triliun dari transfer ke daerah.

"Namun, kebijakan ini telah memicu berbagai reaksi dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa dan pemerintah daerah. Mereka menilai pemangkasan anggaran ini dapat berdampak negatif pada sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan penanganan kemiskinan," ujar Daniel. 

Selain itu, pengunjuk rasa juga mengkritisi 100 hari kinerja kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Massa aksi menilai, pemerintahan tidak efektif serta selayaknya melakukan evaluasi besar-besaran di tubuh kabinet Prabowo-Gibran yang terkenal dengan sebutan kabinet gemuk.

"Pada pada akhirnya fakta tersebut menunjukkan bahwa kebobrokan di sisi pemerintahan terus terjadi dari segala sektor dari sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, agraria, hak asasi manusia, lebih-lebih lagi dari sektor Proyek Strategis Nasional yang saat ini belum tepat sasaran," papar Daniel.

Aliansi Koalisi Masyarakat Sipil Malang Raya menuntut cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai tidak berpihak terhadap rakyat. Juga memprioritaskan anggaran pendidikan agar sesuai dengan amanat konstitusi.