Nurul Kecewa Namanya Dicoret dari Penerima PKH, Status Berubah Jadi ASN Padahal Warga Kurang Mampu

Setelah dikonfirmasi ke BPJS dan Dinsos, kedua instansi ini menyebutkan terkait perubahan data ada sepenuhnya di desa. 

Meski demikian, Nurul berharap pihak terkait segera memberikan solusi atas masalah yang ia hadapi.

Baginya, perubahan data yang terjadi tanpa persetujuan adalah hal serius yang bisa berdampak besar pada kesejahteraan keluarganya.

Niatnya untuk melaporkan ke polisi pun diundur, lantaran saat ini ia masih dalam tahap perbaikan berkas. 

"Untuk saat ini saya tidak lapor ke polisi pak semoga bisa secepatnya membaik," tutur.

Menurut pihak desa perubahan ini tidak hanya terjadi oleh satu orang tapi ada beberapa, untuk jumlahnya tidak diketahui pasti.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Kepala Desa Bonde Utara, Bakriadi Wahid, membantah tuduhan adanya masyarakat yang dizolimi akibat hilangnya nama dari daftar penerima PKH. 

Ia menegaskan keputusan kepesertaan PKH tidak hanya ditentukan oleh pemerintah desa, melainkan berdasarkan regulasi berlaku.

termasuk evaluasi oleh tim pendamping PKH yang ada di desa. 

"Saya tidak pernah mengusulkan pengurangan jumlah atau pergantian penerima PKH. Saya hanya mengusulkan penambahan peserta. Jika ada warga yang dikeluarkan, kemungkinan besar mereka dianggap sudah tidak layak menerima bantuan," tegas Bakriadi kepada wartawan.

Baca juga: Warga Heran Kantor Kelurahan Surati Warga Minta Dana Beli AC Ruangan, Pak Lurah Digeruduk Masyarakat

Kasus serupa, warga ngamuk demo kepala desa (kades) hingga nekat melakukan penyegelan kantor desa.

Ini karena warga menyesalkan beberapa nama penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dihapus secara sepihak atas rekomendasi kepala desa.

Aksi para warga inipun terekam hingga beredar luas dan viral di media sosial.

Kasus ini terjadi di Desa Napalakura, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Warga gelar demonstrasi hingga penyegelan kantor desa pada Senin (27/2/2025) hari lalu.