Pengamat Soroti Langkah Pemkab Jombang Kebut Realisasi Sekolah Rakyat: Bagus, Tapi Agak Skeptis

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang kebut realisasikan Sekolah Rakyat mendapat sorotan dari pengamat politik di Kabupaten Jombang. 

Aan Anshori Direktur Lingkar Masyarakat untuk Indonesia (LinK) Jombang menyebut langkah Bupati Jombang Warsubi kebut implementasi Sekolah Rakyat yang notabene Program pemerintah pusat merupakan bentuk kepatuhan terhadap pimpinan. 

"Warsubi ingin menjadi bupati yang patuh atasan, melaksanakan perintah Presiden.  Apalagi secara politik ia termasuk keluarga besar Gerindra. Kepatuhan ini tidak akan mendapatkan hasil optimal manakala ia mengabaikan kebutuhan dasar warga Jombang terhadap pendidikan," ucap Aan saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler pada Selasa (8/4/2025). 

Aan melanjutkan, Sekolah Rakyat yang menjanjikan tarif gratis bagi anak-anak kurang mampu menurutnya hanya akan didirikan satu paket saja (SD-SMA). 

Setiap kabupaten, setidaknya dalam lima tahun terakhir ini jumlah sekolah non-rakyat (konvensional) memiliki peran yang masih sangat siginifikan. 

"Itu sebabnya, Warsubi harus berani memberikan perhatian lebih bagi sekolah-sekolah non-rakyat," katanya. 

Meskipun langkah itu ia sambut hangat, Aan tetap khawatir jika Sekolah Rakyat ini terealisasi, akan menghabiskan anggaran publik. 

"Saya menyimpan kekhawatiran Sekolah Rakyat nantinya hanya akan menghabiskan anggaran publik dan menjadi lahan bancakan korupsi bagi dana yang disediakan APBN. Anggaran ini kabarnya cukup besar, sekitar Rp 100 miliar tiap sekolah. Menurutku ini lahan empuk untuk dipolitisasi maupun untuk dikorupsi," ujarnya. 

Namun demikian, secara umum, ia mengapresiasi Sekolah Rakyat. Dilihat dari desain visi dan misinya diarahkan seperti halnya yang diimpikan oleh Ki Hajar Dewantara. 

"Secara visi, Sekolah Rakyat dituntut mampu menjawab setidaknya empat dosa besar dunia pendidikan yakni intoleransi berbasis identitas, bullying, kekerasan seksual dan prilaku koruptif. Dunia pendidikan formal kita selama ini megap-megap saat menjawab empat dosa besar ini," ungkapnya. 

Apakah Sekolah Rakyat akan mampu mengikis kemiskinan di tingkat lokal?  Secara tidak langsung, Aan meyakini tentu bisa. Baginya, pendidikan bukanlah jawaban langsung atas penanggulangan kemiskinan dalam 4-5 tahun. 

"Sekolah Rakyat akan bisa memberikan kontribusi atas pengentasan kemiskinan manakala ada keberanian untuk menggeser paradigma dari 'menghamba sebagai tenaga kerja industrialisasi' menjadi 'penciptaan pribadi berjiwa wirausaha yang memiliki integritas'," lanjutnya. 

Selain itu, Sekolah Rakyat harus mampu mengasah ketajaman kritisisme peserta didiknya. Selama ini, ia menilai sistem pendidikan konvensional secara nyata mengubur hal tersebut.

"Anak didik dikondisikan layaknya domba yang harus nurut, tidak peka terhadap situasi ketidakadilan yang mengemuka di sekelilingnya," imbuhnya. 

Sekolah Rakyat nantinya akan mengadopsi model boarding school (asrama) sebagai basis pembelajarannya.  Ini memiliki keunggulan, salah satunya merangsang kemandirian peserta didik. 

Namun demikian, tanpa konsep yang jelas, model ini tidak akan luput dari potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) serta kekerasan verbal maupun non-verbal, menggunakan kategori junior-senior seperti yang kerap ditemui di sistem pendidikan serupa selama ini. 

"Menurut saya Sekolah Rakyat bisa jadi merupakan jawaban alternatif atas kegagalan sistem pendidikan formal. Jika dirancang dengan sungguh-sungguh, termasuk dalam hal rekrutmennya. Itu sebabnya pemerintah pusat harus serius dan pemerintah daerah berani menegosiasi kepentingan rakyatnya," bebernya. 

Meski demikian, Aan mengaku skeptis atas pendirian Sekolah Rakyat. Ia mempertanyakan apakah keberadaannya benar-benar dibutuhkan warga Jombang,  atau hanya sekedar gimik politik semata. 

Perlu dicatat, saat ini telah ada sekitar 1.919 sekolah (TK-SMA/SMK) di Jombang, menurut Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Angka ini belum termasuk sekolah dibawah Kementerian Agama yang jumlahnya mencapai 819 madrasah (Raudlatul Athfal-Aliyah). 

"Benarkah kita, warga Jombang, membutuhkan Sekolah Rakyat? Saya berharap kedepan apa yang sedang dilakukan Pemkab Jombang sudah terpikir matang dan realisasi nya berjalan baik. Semoga," pungkasnya.