Sidak Perusahaan Penahan Ijazah Karyawan di Surabaya, DPRD Jatim Sebut Ada Ketidaksesuaian Statement

“Nanti akan ditindaklanjuti secara profesional oleh pengawas dari Disnaker provinsi dan juga pihak kepolisian,” tandas mantan aktivis GMNI ini.

Hasil temuan ini akan menjadi catatan pihak kepolisian dan pengawas ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti.

DPRD Jawa Timur akan aktif mengawasi dan memastikan tidak ada lagi praktik serupa yang merugikan pekerja. DPRD Jawa Timur juga mendorong dinas memperkuat pengawasan.

"Temuan ini juga akan ditindaklanjuti segera dan kami dari DPRD Jawa Timur akan mengawal kasus ini agar betul-betul ditemukan titik terang,” ujarnya.

Cahyo menegaskan, pemerintah di bawah kepimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjaga iklim berusaha.

Namun, hal ini berjalan seiring dengan menjaga hak tenaga kerja sebagaimana peraturan perundangan-undangan.

"Pemerintah di bawah kepimpinan Presiden Prabowo punya komitmen menjaga iklim berusaha. Tetapi, kita juga wajib sama-sama menjaga hak tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan," kata Cahyo.

Cahyo pun menyebut pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak tenaga kerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Menurutnya, industri tetap perlu dijaga, namun tidak boleh mengorbankan keadilan bagi para buruh.

“Kita ingin melindungi hak-hak tenaga kerja kita tetapi juga kita memiliki prinsip sebetulnya ingin menjaga dunia industri kita tetap terjaga, iklim investasi tetap terjaga dan itu adalah komitmen kita bersama,” imbuhnya.

"Kita ingin menegakkan peraturan perundang-undangan dengan menjaga iklim investasi, iklim usaha, dan iklim industri di Jatim tetap baik sekaligus menjaga dan melindungi hak-hak dari pekerja kita," kata Cahyo.