Buku Register Perkara MK Terbit, Sengketa PHPU Magetan Dipastikan Tak Lagi Masuk Gugatan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani

TRIBUNJATIM.COM, MAGETAN - Kabupaten Magetan dipastikan tidak terdaftar, sebagai wilayah yang terlibat sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati 2024.

Kepastian tersebut ditampilkan dalam situs resmi Perkara Registrasi Mahkamah Konstitusi MKRI.id. Total ada 7 perkara, yang dinyatakan memenuhi syarat dan tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

7 perkara itu antara lain Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Banggai, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buru, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Barito Utara, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Siak, dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Puncak Jaya.

Sebagai informasi, Kabupaten Magetan telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), pada Sabtu (22/3/2025), di 4 TPS sesuai yang diputuskan oleh Hakim Konstitusi. Yakni 2 TPS Desa Kinandang, 1 TPS Desa Selotinatah dan 1 TPS Desa Nguri.

Baca juga: Ibu di Magetan Syok Temukan Anaknya Tak Bernyawa di Kamar, Sudah Lebih dari Sepekan

Bahkan KPU Kabupaten Magetan juga sudah menggelar Rekapitulasi Penghitungan Hasil PSU, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Senin (24/3/2025).

Hasilnya, Paslon Nomor Urut 1 Nanik Endang Rusminiarti - Suyatni Priasmoro mendapatkan 137.345 suara, Paslon Nomor Urut 2 Hergunadi - Basuki Babussalam 130.947 suara, dan Paslon Nomor Urut 3 Sujatno - Ida Yuhana Ulfa 136.403 suara.

Sementara dari total surat suara 415.840 buah, jumlah surat suara sah sebanyak 404.695, dan surat suara tidak sah 11.145. Serta DPT 530.630 orang.

Baca juga: Pulang Halal Bihalal, Dua Perguruan Silat Bentrok di Perbatasan Madiun-Magetan, Mobil Warga Rusak

Dikonfirmasi melalui aplikasi pesan singkat, Ketua KPU Magetan Noviano Suyide, mengaku masih menunggu informasi lebih lanjut dari KPU RI.

“Kami masih nunggu regulasi dari KPU RI turun, untuk dasar penetapan,” ujarnya dengan singkat, Selasa (22/4/2025).