Jika Enggan Berobat, NIK dan BPJS Kesehatan Pasien TBC akan Kena Blokir Pemkot Surabaya

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Untuk menekan penyebaran kasus tuberkulosis (TBC), Pemkot Surabaya mewajibkan pasien yang terindikasi terkena/menjadi kontak erat untuk berobat.

Pemberian pengobatan dilakukan gratis secara rutin kepada pasien penderita TBC.

Pengobatan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang tersebar di masing-masing kecamatan.

Untuk memastikan pasien TBC berobat, Pemkot Surabaya melakukan pengawasan ketat.

Apabila tak datang, pemkot menerapkan sanksi terhadap pasien TBC.

Berupa sanksi sosial, Pemkot Surabaya akan menonaktifkan nomor induk kependudukan (NIK) pasien TBC.

”Ya (NIK dan BPJS) diberhentikan semuanya, termasuk kegiatan yang untuk (pelayanan) adminduknya (administrasi kependudukannya) akan kita bekukan semuanya," katanya, Rabu (30/4/2025).

Sanksi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya pengobatan pasien TBC.

"Sudah tahu sakit kenapa tidak mau diobati," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat dikonfirmasi di Surabaya.

"Ketika nggak mau menjaga dirinya, kalau itu (penderita TBC) berjalan kan bisa menular ke orang lain? Kita punya datanya (identitas pasien), sehingga nanti kalau warga Surabaya memang dia sakit, kemudian tidak mau diobati, ya sudah, kita bekukan KTP-nya,” lanjut Eri Cahyadi.

Baca juga: Temukan 10 Ribu Kasus TBC di Surabaya, Pemkot Gencarkan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Deteksi

Dia kemudian membandingkan dengan pandemi Covid-19.

Wali Kota Eri khawatir, TBC bisa menular cepat seperti virus Corona apabila tak mendapatkan penanganan secara optimal.

"Jangan merugikan orang lain sehingga pada waktu Covid-19 itu kan ada yang pakai masker sehingga tidak menularkan orang lain. Lah sekarang (TBC), sudah sakit, tidak mau diobati, malah keliling, nah itu kan jadi membahayakan warga Surabaya lainnya,” kata politisi PDIP ini.

Penanganan TBC menjadi atensi pemkot sejak lama.