Festival Kemudahan Usaha Mikro di Trenggalek, Kementerian UMKM Alokasikan KUR Rp 300 T per 2025

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menjadi tuan rumah Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro, Senin (5/5/2025).

Festival tersebut diselenggarakan di 18 provinsi di Indonesia, sementara Kabupaten Trenggalek menjadi lokasi kedua setelah sebelumnya dilaksanakan di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (12/3/2025) lalu.

Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Riza Damanik menyebutkan sebanyak 1.200 usaha mikro di Kabupaten Trenggalek mendapatkan kemudahan pelayanan antara lain sertifikasi halal, pengurusan PIRT, asuransi mikro, BPJS ketenagakerjaan, kredit usaha rakyat, pelayanan hukum, merk dagang, dan lainnya.

"Festival ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro kita supaya terencana lebih baik, produktif sehingga nanti bisa naik kelas," kata Riza ditemui di GOR Gajah Putih, Jalan Brigjen Soetran, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Senin (5/5/2025).

Baca juga: Tanggapan Kemenag Jatim Soal 90 CJH Tertunda Berangkat Imbas Visa, Termasuk Istri Wabup Trenggalek

Dalam kesempatan itu, Riza menyampaikan, pemerintah telah mengalokasikan Rp 300 triliun pada tahun 2025 untuk akses pembiayaan UMKM dengan skema KUR.

Jumlah tersebut diharapkan bisa menjangkau 2,4 juta debitur baru serta 1,1 juta debitur graduasi dan 60 persen diarahkan ke sektor produktif.

Catatan Kementerian UMKM RI, hingga 2 Mei 2025, Kredit Usaha Rakyat yang telah disalurkan adalah sebesar Rp 87,19 triliun atau 29,1 persen dari target yang dicanangkan.

"Kami mendorong pembiayaan ini masuk ke sektor unggulan di setiap daerah supaya bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah serta masyarakat setempat," tegasnya.

Riza menyadari ada sejumlah kendala untuk mengejar target penyaluran KUR, yang pertama adalah kurangnya literasi pengusaha mikro yang belum mendapatkan informasi memadai tentang akses pembiayaan mikro.

"Untuk itu lah kami bersama komisi VII DPR RI, Pemprov, Pemkab bekerjasama agar semakin banyak pengusaha mikro kita yang bisa mengakses kredit usaha rakyat," jelasnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Komisi VII, Novita Hardini mengapresiasi pelaksanaan Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Kabupaten Trenggalek.

Baca juga: Kasus Perusahaan Tahan Ijazah Pekerja di Trenggalek Dipastikan Nihil, Disnaker: Mediasi Jika Ada

Sebagai mitra, Novita melihat Kementerian UMKM bisa memahami apa yang menjadi masalah di lapangan melalui festival tersebut.

Komisi VII DPR RI sendiri akan mengawal agar apa-apa yang dibutuhkan pengusaha mikro bisa diakses dengan mudah mulai dari permodalan, sertifikasi, dan ekosistem usaha mikro bisa terlindungi dengan baik

"Pemerintah telah memberikan alokasi anggaran akses permodalan Rp 300 triliun pada tahun 2025, tapi Jatim sebagai penyumbang usaha mikro tertinggi, masih 300 ribu (pengusaha mikro) yang bisa mengakses padahal Penduduk jatim lebih dari 40 juta," jelas Novita.

Untuk itu, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan tersebut meminta agar kementerian UMKM dan instansi terkait melakukan mitigasi untuk mencari permasalahan penyaluran KUR tersebut.

"Salah satu yang harus dihilangkan adalah adanya stigma KUR yang dianggap hanya bisa diakses masyarakat (sosial) atas," pungkasnya.