Kepsek SLB Kaget Diminta Pindahkan Murid karena Gedung Dibongkar untuk Sekolah Rakyat, KDM: Bersama

Kondisi ini memaksa beberapa kelas digabung, bahkan siswa dengan latar belakang disabilitas berbeda, harus belajar bersama dalam satu ruangan. 

"Kenyataannya, dengan pembelajaran seperti itu, tidak efektif," ucapnya.

Bagi siswa tunanetra, pembelajaran yang efektif membutuhkan ruangan senyap agar suara pengajar bisa diterima dengan baik.

"Kalau satu ruangan ada tiga guru mengajar, itu berisik, sering terjadi miskomunikasi," katanya.

Komite sempat mengusulkan agar pembangunan Sekolah Rakyat menggunakan ruang atau lahan lain yang masih kosong di kompleks Wiyataguna. 

"Komplek Wiyataguna ini kan luas, banyak lahan dan gedung yang masih kosong, sementara ini kami berharapnya jangan dulu ganggu SLB," katanya.

Baca juga: Dinsos Ponorogo Lakukan Verifikasi dan Validasi 6.500 KK untuk Siswa Sekolah Rakyat

Terkait masalah ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM angkat bicara.

Dedi Mulyadi mengatakan, sekolah tersebut bukan dibongkar untuk dialihfungsikan, tetapi hanya diperbaiki.

"Jadi gini, sebenarnya bukan dibongkar diganti Sekolah Rakyat. SLB itu ada alokasi anggaran dari Kementerian PU. Kemudian dibangun Sekolah Rakyat," ujar Dedi, Jumat (16/5/2025), dikutip dari Kompas.com via TribunJabar.

Mantan Bupati Purwakarta itu memastikan bahwa siswa SLBN A Pajajaran bisa kembali menempati ruang kelas setelah perbaikan sekolah selesai.

Ia juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa SLBN A Pajajaran akan dihapus.

Politisi Gerindra itu menyebut, dua lembaga akan berbagi fasilitas untuk proses kegiatan belajar nantinya.

Dedi menambahkan, bahwa perbaikan sekolah tersebut meruapakan upaya pemerintah untuk meningkatkan fasilitas pendidikan lebih baik lagi. 

Apalagi nantinya, kata dia, bakal ada dua lembaga pendidikan umum dan khusus yang akan menempati lokasi yang sama. 

"Kemudian setelah pembangunan itu nanti teman-teman SLB sekolah tetap di situ. Bersama-sama, sekolahnya dibagusin," pungkasnya.