Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Kinerja 100 Hari Pemkab Bojonegoro dalam Pembangunan SDM, Hasil Survei TRI 77,5 Persen Warga Puas

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meraih tingkat kepuasan publik sebesar 77,5 persen dalam survei yang dilakukan The Republik Institute

Penulis: Misbahul Munir | Editor: Samsul Arifin
TribunJatim.com/Misbahul Munir
SURVEI KEPUASAN PUBLIK - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meraih tingkat kepuasan publik sebesar 77,5 persen dalam survei yang dilakukan The Republik Institute (TRI) terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network Misbahul Munir

TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meraih tingkat kepuasan publik sebesar 77,5 persen dalam survei yang dilakukan The Republik Institute (TRI) terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Survei ini menempatkan Pemkab Bojonegoro di posisi lima besar dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur dalam 100 hari pertama masa kerja kepala daerah.

Bupati Setyo Wahono menyampaikan bahwa momen 100 hari kerja yang jatuh pada 30 Mei 2025 menjadi tonggak penting dalam mengukur sejauh mana kebijakan dan programnya dirasakan oleh masyarakat.

“Pembangunan SDM menjadi salah satu prioritas utama kami, termasuk bidang kesehatan yang kami sinkronkan dengan program Pemprov. Kami ingin mewujudkan Bojonegoro yang bahagia, makmur, dan membanggakan,” ujar Wahono, kemarin (28/5/2025). 

Sementara, disinggung soal hasil survei tersebut, Wahono tidak berkomentar banyak. Ia hanya menyebut bahwa capaian tersebut merupakan cabuk baginya untuk terus bekerja lebih keras dan lebih baik lagi untuk masyarakat Bojonegoro yang di cintainya.

Baca juga: Lapas Bojonegoro Deklarasi Perang Terhadap Narkoba, Kalapas : Akan Kami Tindak Tegas

"Kedepan semoga lebih baik lagi," singkatnya. 

Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dalam launching program quick win kesehatan masyarakat memaparkan capaian 100 hari pertama pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati yang fokus pada peningkatan SDM dan menekankan komitmen transparansi, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan.

Menurutnya dalam keterbukaan informasi, Pemkab Bojonegoro membuka tiga kanal komunikasi masyarakat: dialog interaktif melalui program Sappa Bupati yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi secara langsung, serta layanan aduan via WhatsApp.

“Kami ingin setiap persoalan masyarakat mendapat perhatian dan solusi langsung dari pemerintah,” ujarnya.

Baca juga: Pemkab Bojonegoro Luncurkan Layanan Kesehatan Berbasis Digital Terintegrasi, Akses Mudah dan Gratis

Kemudian, di sektor pengentasan kemiskinan, sejumlah program inovatif diluncurkan. Di antaranya program Gayatri (gerakan ayam petelur mandiri), Domba Kesejahteraan, serta budidaya ikan lele. Lalu, ada program rumah layak huni, bantuan sanitasi, dan bantuan sambungan listrik bagi warga kurang mampu.

"Semua program tersebut ditujukan untuk menciptakan penghasilan berkelanjutan bagi keluarga kurang mampu," terangnya.

Selain itu, Nurul juga menjelaskan bahwa saat ini untuk program santunan duka (Sanduk), Pemkab mengalihkan kebijakan ke program BPJS Ketenagakerjaan sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2021.

Kata Nurul ada sebanyak 157.000 warga Bojonegoro pekerja rentan atau yang telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Bojonegoro Luncurkan Drone Sprayer, Kembangkan Pertanian Modern Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

"Ada banyak manfaat dari program ini, nantinya keluarga atau ahli waris akan mendapatkan santunan kematian Rp42 juta dan ada pula beasiswa anak hingga jenjang perguruan tinggi yang akan diberikan dari BPJS," tegasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved