Kinerja 100 Hari Pemkab Bojonegoro dalam Pembangunan SDM, Hasil Survei TRI 77,5 Persen Warga Puas

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network Misbahul Munir

TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meraih tingkat kepuasan publik sebesar 77,5 persen dalam survei yang dilakukan The Republik Institute (TRI) terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Survei ini menempatkan Pemkab Bojonegoro di posisi lima besar dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur dalam 100 hari pertama masa kerja kepala daerah.

Bupati Setyo Wahono menyampaikan bahwa momen 100 hari kerja yang jatuh pada 30 Mei 2025 menjadi tonggak penting dalam mengukur sejauh mana kebijakan dan programnya dirasakan oleh masyarakat.

“Pembangunan SDM menjadi salah satu prioritas utama kami, termasuk bidang kesehatan yang kami sinkronkan dengan program Pemprov. Kami ingin mewujudkan Bojonegoro yang bahagia, makmur, dan membanggakan,” ujar Wahono, kemarin (28/5/2025). 

Sementara, disinggung soal hasil survei tersebut, Wahono tidak berkomentar banyak. Ia hanya menyebut bahwa capaian tersebut merupakan cabuk baginya untuk terus bekerja lebih keras dan lebih baik lagi untuk masyarakat Bojonegoro yang di cintainya.

Baca juga: Lapas Bojonegoro Deklarasi Perang Terhadap Narkoba, Kalapas : Akan Kami Tindak Tegas

"Kedepan semoga lebih baik lagi," singkatnya. 

Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dalam launching program quick win kesehatan masyarakat memaparkan capaian 100 hari pertama pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati yang fokus pada peningkatan SDM dan menekankan komitmen transparansi, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan.

Menurutnya dalam keterbukaan informasi, Pemkab Bojonegoro membuka tiga kanal komunikasi masyarakat: dialog interaktif melalui program Sappa Bupati yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi secara langsung, serta layanan aduan via WhatsApp.

“Kami ingin setiap persoalan masyarakat mendapat perhatian dan solusi langsung dari pemerintah,” ujarnya.

Baca juga: Pemkab Bojonegoro Luncurkan Layanan Kesehatan Berbasis Digital Terintegrasi, Akses Mudah dan Gratis

Kemudian, di sektor pengentasan kemiskinan, sejumlah program inovatif diluncurkan. Di antaranya program Gayatri (gerakan ayam petelur mandiri), Domba Kesejahteraan, serta budidaya ikan lele. Lalu, ada program rumah layak huni, bantuan sanitasi, dan bantuan sambungan listrik bagi warga kurang mampu.

"Semua program tersebut ditujukan untuk menciptakan penghasilan berkelanjutan bagi keluarga kurang mampu," terangnya.

Selain itu, Nurul juga menjelaskan bahwa saat ini untuk program santunan duka (Sanduk), Pemkab mengalihkan kebijakan ke program BPJS Ketenagakerjaan sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2021.

Kata Nurul ada sebanyak 157.000 warga Bojonegoro pekerja rentan atau yang telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Bojonegoro Luncurkan Drone Sprayer, Kembangkan Pertanian Modern Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

"Ada banyak manfaat dari program ini, nantinya keluarga atau ahli waris akan mendapatkan santunan kematian Rp42 juta dan ada pula beasiswa anak hingga jenjang perguruan tinggi yang akan diberikan dari BPJS," tegasnya.

Tidak hanya itu, Pemkab Bojonegoro juga tengah serius melakukan revitalisasi terhadap BUMD yang ada. Lalu, ada trobosan baru penyusunan perda baru pembentukan BUMD Pangan Mandiri.

Lalu, di bidang ketahanan air, saat ini tengah berjalan pelaksanaan proyek IPAH (instalasi pemanenan air hujan) untuk mengatasi masalah kekurangan air bersih saat kemarau di daerah rawan serta revitalisasi saluran irigasi dan pengaturan pompa irigasi dari Waduk Pacal-Gongseng untuk menjawab keluhan petani soal air.

Baca juga: Pemkab Bojonegoro Siapkan RSUD Sosodoro Naik Kelas Tipe A, Gandeng RSCM dan Pemkab Tulungagung

Disektor Pendidikan, lanjut Nurul baru - baru juga telah diselesaikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan, serta 4 program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa, termasuk yang terbaru beasiswa untuk Gus dan Neng.

Ada pula program sekolah unggulan, dan saat ini sudah ada sekolah pamong praja di Bojonegoro yang menjadi satu-satunya di Indonesia.

"Pemerintah juga menargetkan percepatan Kejar Paket B dan C bagi lebih dari 6.000 warga yang putus sekolah," tambahnya.

Di bidang kesehatan, Pemkab Bojonegoro terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan diantaranya dengan meningkatkan layanan di RSUD Sosodoro kini bertransformasi dari tipe B menjadi rumah sakit tipe A sekaligus menjadi rumah sakit pendidikan. Layanan unggulan seperti jantung dan onkologi kini mulai dikembangkan.

Untuk mengatasi persoalan pengobatan TBC yang tidak tuntas, Dinas Kesehatan akan menggelar program jemput bola.

Dalam upaya pelestarian lingkungan, Pemkab Bojonegoro dalam waktu dekat akan melaksanakan program Satu Desa Satu Bank Sampah mulai diterapkan, sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis komunitas.

Sementara itu, sektor kepegawaian mendapat penguatan dengan pengangkatan 4.001 PPPK, yang menjadi rekor nasional.

Diakhir Nurul juga menyebut pada PAPBD yang akan datang pembangunan infrastruktur desa juga jadi prioritas. Sebanyak 33 desa yang belum mendapatkan mobil siaga akan segera direalisasikan, sementara pembangunan fisik desa lainnya digarap bertahap melalui PAPBD.

"Oleh karenanya kami mohon doa dan dukungannya dan mari bersama-sama mewujudkan Bojonegoro yang bahagia, sejahtera dan membanggakan," tutupnya.

Sekedar informasi, Lima Daerah dengan Kepuasan Publik Tertinggi dalam Pembangunan SDM (Versi TRI)

1. Kota Kediri: Vinanda Prameswari – KH Qowimuddin Thoha (81,7 persen)

2. Kabupaten Tuban: Aditya Halindra Faridzky – Joko Sarwono (80,9 persen)

3. Kota Surabaya: Eri Cahyadi – Armuji (78,7 persen)

4. Kota Madiun: Maidi – Bagus Panuntun (78,6 persen)

 5. Kabupaten Bojonegoro: Setyo Wahono – Nurul Azizah (77,5 persen).