Warga Terpaksa Jalan Kaki 30 KM saat 3 Hari Telantar, usai Ditolak setelah Dijanjikan Kerja

Akan tetapi saat masuk ke area job fair sudah ramai dan padat yang datang sehingga berdesakan dan tak kunjung bisa masuk.

"Penuh bangat, ketahan buat masuknya. Ini masuk tapi engga masuk, padat bangat," katanya saat diwawancarai pada Selasa (27/5/2025).

Menurutnya, seharusnya ada link pendaftaran dahulu ketika mengikuti job fair.

Sehingga, ketika datang mereka yang punya nomor registrasi bisa langsung masuk.

"Kalau ini engga, tumplek begitu aja. Dari pagi aja udah ramai," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat bersiap menggelar job fair di President University Convention Center Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi pada 27 Mei 2025 mendatang.

Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengungkapkan, pihaknya siapkan sebanyak 1.400 lowongan pekerjaan dari 25 perusahaan

Lowongan tersebut akan dibuka secara khusus untuk warga Kabupaten Bekasi yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bekasi dalam acara Job Fair

“Insyaallah udah dapet 1.400 loker buat tanggal 27 Mei nanti. Kita bisa jalan untuk 9  perusahaan lagi berarti kita diangka 25 perusahaan lah kita,” kata Asep pada Kamis (15/5/2025).

Menurutnya, dalam 100 hari kerjanya ini, Ade-Asep juga menargetkan 25 perusahaan untuk dapat memberikan lowongan pekerjaannya
untuk acara Job Fair mendatang.

Menurutnya, selama melakukan roadshow ke perusahaan, berbagai kendala juga dihadapinya, yakni tidak tersedianya lowongan.

Kendati demikian, Asep tidak menyerah dengan mencari ke perusahaan-perusahaan lain yang memiliki lowongan pekerjaan.

“Setelah itu akan kita usahakan buat lagi tiap tahun. Untuk bangun hubungan industrial dengan pemerintah Bekasi," katanya.

Asep menegaskan upaya ini juga dilakukan untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Bekasi.

Saat ini angka pengangguran di Kabupatwn Bekasi mencapai 8,81 persen. Dan minimal 5 tahun kedepan angkanya bisa turun menjadi 3 persen.

“Karena nasional angka pengangguran 4 persen, provinsi 6 persen, Kabupaten 8,8 persen. Saya ingin bisa Kabupaten hanya 3 persen turun 5 tahun ke depan,” terang Asep.

Asep juga menekankan apabila ada perusahaan yang melakukan permainan dengan tidak memprioritaskan warga Kabupaten Bekasi untuk bekerja sesuai KTP  ataupun adanya permainan dari para pencari kerja atau lembaga penyalur pekerjaan.

Asep akan melakukan verifikasi menggunakan ijazah. Disisi lain, selama kunjungannya ke perusahaan, Asep juga menemukan perbedaan jumlah tenaga kerja lokal, mulai dari 40 persen hingga 60 persen.

“Masyarakat lokal itu mempunyai KTP. Tapi kalau kita lihat, ada juga permainan. Ke depannya Insya Allah Bupati akan melihat ijazah. Tapi kan kita juga kan verifikasinya sekarang beda. Kita lihat, oh KTP, KTP Bekasi, oh dia lulusannya SMA Sukatani. Kan ada verifikasinya. Nanti juga kita udah bilangin dinas untuk diverifikasi lagi,” tandasnya. 

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id