Mantan Wakil Bupati Bojonegoro Geregetan Kasus Dugaan Korupsi BKKD di Sugihwaras Terkesan Mandek

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Misbahul Munir

TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO - Mantan Wakil Bupati Bojonegoro, Budi Irawanto, menyoroti kinerja kejaksaan negeri yang dinilai lamban dalam memproses kasus dugaan korupsi dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).

Yang paling menonjol yakni penyelidikan terkait kasus pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngraho, Bojonegoro.

Menurutnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro belum menunjukkan progres signifikan sejak kasus ini mencuat pada 2023 lalu.

Pria yang akrab disapa Wawan ini menyampaikan kekecewaannya atas kinerja kejari yang terkesan lamban dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. 

Wawan mengingat kasus tersebut terbongkar saat ia masih menjabat Wakil Bupati Bojonegoro dan melakukan inspeksi mendadak (sidak) tahun 2022. 

Sidak tersebut ia dilakukan menyusul laporan masyarakat terkait kondisi jalan desa yang rusak parah meski baru dibangun melalui mekanisme BKKD dengan dana miliaran rupiah yang bersumber dari APBD Bojonegoro. 

Baca juga: Tersandung Dugaan Korupsi Kolam Renang, Mantan Kepala Desa Gemarang Madiun Jadi Tersangka

“Saya waktu itu langsung turun ke lokasi setelah menerima laporan dari warga. Ternyata benar, pembangunan jalannya sangat memprihatinkan. Bahkan hanya dengan satu jari, saya bisa mengelupas lapisan aspalnya,” ungkap Wawan, Sabtu (14/6/2025).

Tak berhenti di satu kunjungan, penggemar olahraga offroad ini mengaku melakukan dua kali sidak di lokasi yang sama untuk memastikan kondisi proyek.

Namun hasilnya kala itu tidak ada perubahan signifikan, jalan tetap rusak dan belum ada perbaikan. 

Lebih memprihatinkan lagi, menurut Wawan, para perangkat desa tidak mengetahui detail pengerjaan proyek. 

“Perangkat desa saat itu mengaku tidak tahu-menahu soal proyek. Semuanya dipegang langsung oleh kepala desa. Ini kan aneh,” tambahnya.

Wawan juga menyayangkan sikap Kejari Bojonegoro yang dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus ini, padahal informasi mengenai adanya penghitungan kerugian negara sudah beredar sejak tahun lalu.

“Setahu saya, kasus ini sudah masuk dalam tahap penghitungan kerugian negara. Tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan. Kok seolah-olah dibiarkan begitu saja,” ujarnya.

Penanganan kasus seperti ini, lanjut Wawan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memastikan penggunaan anggaran desa benar-benar tepat sasaran dan dikerjakan dengan benar.