Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Viral

Warga Kaget Cek Tensi di Posyandu Lansia Diminta Bayar, Dinkes Sebut Sumbangan Sukarela: Masuk Kas

Warga yang melapor itu berasal dari Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Penulis: Ani Susanti | Editor: Mujib Anwar
TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI
KELUHAN SOAL POSYANDU - Foto sejumlah petugas mendata dan memeriksa kesehatan seorang lansia di Posyandu Pelangi VII Kelurahan Petisah Tengah Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/4/2019). Baru-baru ini viral keluhan warga soal cek tensi di Posyandu Lansia di Banyumas diminta bayar. 

TRIBUNJATIM.COM - Viral keluhan warga terkait cek tensi di kegiatan Posyandu Lansia diminta bayar.

Warga yang melapor itu berasal dari Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Ia mengaku bingung saat ikut kegiatan Posyandu Lansia belum lama ini.

Pasalnya, saat akan cek tekanan darah atau tensi, ada permintaan untuk membayar.

Menanggapi kebingungan ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banyumas angkat bicara.

Aduan seorang warga itu muncul pada Rabu (9/7/2025).

Ia merasa heran karena ada pungutan pembayaran di Posyandu Lansia Kranji.

"Info di mana-mana gratis, kok di sini cek tekanan darah disuruh bayar," tulisnya dalam aduan, melansir dari TribunBanyumas.

Terkait ini, pihak Dinkes Banyumas menegaskan, aturan untuk cek tekanan darah di semua posyandu adalah gratis.

Jadi, warga tidak wajib membayar sepeser pun untuk layanan ini.

Terkait permintaan uang, menurut Dinkes, di posyandu memang biasanya disediakan sebuah kotak atau kaleng. Kotak ini bukan untuk bayar cek tensi, tapi untuk sumbangan sukarela.

Artinya, warga boleh mengisi seikhlasnya, tidak ada paksaan dan tidak ada patokan harga. Mau menyumbang boleh, tidak juga tidak apa-apa.

Baca juga: Tilep Duit Negara Rp 406 Juta, Bendahara Desa Hilangkan Gaji RT RW, Program Posyandu Hingga Lansia

Uang yang terkumpul di kotak itu pun bukan untuk petugas. 

Uang itu dimasukkan ke kas posyandu dan akan dipakai untuk membeli Pemberian Makanan Tambahan (PMT), seperti bubur kacang hijau atau biskuit, yang nantinya dibagikan lagi ke para peserta posyandu itu sendiri.

Dinkes juga menjelaskan, posyandu yang ada di wilayah kelurahan (perkotaan) memang tidak punya anggaran khusus dari pemerintah untuk operasional sehari-hari.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved