Suhu Politik di Sidoarjo Memanas, Hubungan Bupati dan DPRD Renggang, Rapat Paripurna Diboikot

“Sebagaimana tatip yang ada, rapat paripurna untuk pengambilan keputusan yang wajib kuorum. Kalau yang ini, hanya pembacaan laporan, sehingga tetap kita lanjutkan mesti tidak kuorum,” ujar Nasih memimpin rapat.

Paripurna pun berlanjut. Perwakilan Banggar membacakan laporannya. Termasuk menyoroti beberapa hal seputar penggunaan APBD 2024, serta menyampaikan beberapa catatan untuk Pemkab Sidoarjo.

Namun agenda paripurna selanjutnya tidak bisa dilakukan karena tidak kuorum. Sempat dilakukan break saat Magrib, tapi tetap saja tidak kuorum. Jumlah peserta rapat dari kalangan dewan hanya 29 orang.

Kursi-kursi di ruang rapat itu mayoritas diisi oleh para pejabat dari Pemkab Sidoarjo yang hadir di sana.

Akhirnya, Ketua DPRD Sidoarjo menutup rapat dan menundanya, karena rapat pengambilan keputusan itu tidak bisa dilanjutkan karena peserta rapat dari Anggota DPRD Sidoarjo tidak kuorum.

Menurut Ketua DPRD Sidoarjo Abdilah Nasih, penundaan bisa tiga hari atau menunggu hasil rapat Banmus. “Yang jelas kami akan berusaha secepatnya. Karena kalau tidak segera, bakal numpuk-numpuk pekerjaannya. Ada pembahasan PAK 2025, ada pembahasan APBD 2026, dan sebagainya,” kata dia.

Terlebih, jika hal seperti ini tidak segera terselesaikan, maka pembangunan yang dirugikan. RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang sudah digedok kemarin menjadi terhambat proses realisasinya.(