6 Fakta Koperasi Desa Merah Putih di Tuban Tutup usai Sehari Diresmikan Prabowo, Kades Grogi

TRIBUNJATIM.COM - Baru sehari diresmikan Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Tuban, Jawa Timur ditutup, Senin (21/7/2025).

Semua barang yang ada di gerai koperasi tersebut dikeluarkan dan ditarik oleh perusahaan mitra KDMP Desa Pucangan.

Termasuk atribut dan billboard gerai bergambar Presiden Prabowo.

Padahal KDMP tersebut termasuk yang menjadi percontohan. 

Berikut fakta terkait kabar Koperasi Merah Putih di Tuban ditutup 1 hari usai diresmikan, dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Kades Grogi, Koperasi Desa Merah Putih Tutup usai Sehari Diresmikan Prabowo, Mitra Putus Kontrak

1. Pengurus KDMP tak sebut mitra 

KDMP Desa Pucangan tutup setelah mitra mereka, yakni PT Perekonomian Sunan Drajat yang merupakan unit usaha Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan, memilih untuk melakukan pemutusan kerja sama.

Hal itu terjadi setelah pengurus KDMP yang bergerak dalam bidang penjualan Gerai Sembako, Apotek dan Permodalan Sari'ah tersebut tidak menyebut mereka saat berinteraksi secara virtual dengan Presiden Prabowo Subianto pada Senin.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, Rabu (23/7/2025), pengurus KDMP Desa Pucangan, Nasiruddin justru menyebut telah mendapatkan dukungan penuh dari BUMN dan PT Pupuk Indonesia.

Mendengar hal itu, Direktur Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat, Gus Anas Al Khifni langsung menarik diri dan melakukan pemutusan kerja sama secara sepihak.

"Mereka bicara ke kami gugup, sehingga tidak menyebutkan support kami, tapi anehnya malah menyebutkan support dari BUMN, padahal sejatinya itu tidak ada," kata Gus Anas, Selasa (22/7/2025).

Baca juga: Duduk Perkara Koperasi Merah Putih di Tuban Tutup sehari Setelah Diluncurkan, Kades Gugup

2. Mitra: pengurus KDMA mengaku gugup

Menurut Gus Anas, pihak Kepala Desa Pucangan dan Ketua KDMP sempat menyampaikan kronologi tidak disebutnya peran Perusahaan Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat saat membahas pemutusan kerja sama.

"Mereka bicara ke kami gugup, sehingga tidak menyebutkan support kami, tapi anehnya malah menyebutkan support dari BUMN, padahal sejatinya itu tidak ada," katanya.

3. Kepala Desa minta maaf