Bola Panas Kasus Dugaan Korupsi Rusunawa Tambaksawah, 3 eks Bupati Sidoarjo Diperiksa

Poin Penting : 

• Tiga Bupati Sidoarjo  Win Hendarso, Saiful Ilah, dan Ahmad Muhdlor diperiksa Kejari Sidoarjo
• Pemeriksaan terkait pengelolaan Termasuk tentang perjanjian kerjasama dan beberapa hal lainnya
• Kejari Sidoarjo berjanji bakal objektif

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Bola panas kasus dugaan korupsi Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru, Sidorajo semakin berkembang. 

Kasus tersebut turut menyeret nama tiga Bupati Sidoarjo sekaligus. 

Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo sudah memintai keterangan tiga mantan Bupati Sidoarjo Win Hendarso, Saiful Ilah, dan Ahmad Muhdlor. 

“Tiga mantan bupati juga sudah kita mintai keterangan terkait kasus tersebut. WH, SI, dan AM, kita mintai keterangan semua,” kata Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo Jhon Franky Yanafia Ariandi. 

Saiful Ilah dan Muhdlor diperiksa di Lapas (lembaga pemasyarakatan) tempat penahanannnya.

Baca juga: APBD 2025 Sidoarjo Berubah Akibat LPJ Bupati Ditolak DPRD

Karena dua mantan Bupati Sidoarjo itu masih menjalani hukuman atas kasus korupsi yang menjerat mereka.

Sementara mantan Bupati Win Hendarso diperiksa di Kantor Kejari Sidoarjo. 

Para mantan bupati itu dimintai keterangan terkait beberapa hal seputar pengelolaan Rusunawa Tambaksawah.

Baca juga: Adies Kadir Bantah Berkerabat, Dukung Korban Dugaan Penipuan Tanah Kavling Sidoarjo Lapor Polisi

Termasuk tentang perjanjian kerjasama dan beberapa hal lainnya. 

“Kita sudah mintai keterangan baik yang menandatangani PKS (Perjanjian Kerja Sama), kemudian kepala daerah juga yang meneruskan pemerintahan dalam skop atau ruang lingkup waktu rusun ini masih dikelola oleh pemerintah,” lanjutnya.

Namun, sejauh ini disebutnya bahwa ketiga mantan kepala daerah tersebut masih berstatus sebagai saksi.

Baca juga: BREAKING NEWS: 4 Kepala Dinas Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Rusunawa Tambaksawah, 2 Resmi Ditahan

Belum ditemukan alat bukti keterlibatan mereka dalam kasus dugaan korupsi ini. 

“Sementara kami belum menemukan alat bukti yang cukup untuk kami tentukan, tapi tidak menutup kemungkinan. Intinya, kita dalam menangani perkara ini akan objektif,” tegas Franky. 

Kejari Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk membongkar skandal ini hingga ke akar-akarnya.

Baca juga: JATIM TERPOPULER: Maling Motor Surabaya Ingin Taubat - 4 Kepala Dinas Sidoarjo Tersangka Korupsi

Yang terbaru, Kejari Sidoarjo menetapkan empat orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang merugikan keuangan negara sekira Rp 9,75 miliar.

Hal itu merupakan hasil pengembangan dari penyidik kejaksaan. Sebelumnya, sudah ada empat orang terdakwa yang sekarang masih proses sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya. 

Dari empat tersangka baru ini, dua diantaranya sudah resmi ditahan oleh Penyidik Kejari Sidoarjo, Selasa (22/7/2025) malam. Yakni Kepala Dinas Perikanan Pemkab Sidoarjo Dwijo Prawiro, dan mantan Kepala Bappeda Sidoarjo Sulaksono. 

Baca juga: Bupati Sidoarjo Langsung Temui Pendemo Setelah Ramai Digeruduk Mahasiswa, Para Pejabat Dipanggil

Sementara dua tersangka lainnya ada Agoes Boediono Tjahjono, dan Heri Soesanto. Mereka sama-sama sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.

Empat pejabat itu jadi tersangka dalam kapasitasnya sebagai pengguna barang. Yakni mantan kepala satker atau mantan kepala dinas P2CKTR. 

Sulaksono menjabat pada 2007-2012 kemudian menjabat kembali 2017 - 2021. Kedua ada Dwijo Prawiro menjabat pada 2012 - 2014, Agoes Boediono Tjahjono yang menjabat 2015 - 2017, dan Heri Soesanto menjabat sebagai Plt pada 2022. 

Dalam penyidikan diketahui bahwa mereka dalam kapasitasnya sebagai pengguna barang tidak memanfaatkan fungsinya sebagaimana aturan yang ada dalam pengelolaan barang daerah. Tidak melaksanakan fungsinya. Dalam hal ini pembinaan pengawasan dan pengendalian. Sehingga mengakibatkan kebocoran pendapatan daerah. 

Fakta-fakta itu juga terungkap dalam sidang yang sedang berjalan. Para tersangka disebut tidak menjalankan tugasnya dalam pengawasan sehingga mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar. Padahal jelas bahwa pengelolaan Rusunawa itu tidak sesuai ketentuan.