DPRD Sidoarjo Tetap Bahas PAK 2025 di Tengah Penolakan LPJ APBD

Proses pembahasan di dewan juga diyakini bisa berjalan lancar. Karena sejak 7 Juli 2025 lalu, dokumen draft PAK dari Pemkab Sidoarjo sudah diserahkan ke dewan. Selanjutnya tinggal proses pembahasan. 

Baca juga: Suhu Politik di Sidoarjo Memanas, Hubungan Bupati dan DPRD Renggang, Rapat Paripurna Diboikot

Nasih juga menyebut bahwa sampai saat ini hasil konsultasi ke Kemendagri, terkait PAK 2025, yang dilakukan Pemkab Sidoarjo masih belum ada hasilnya. 

Nah dengan kondisi itu, masih menurut Nasih, jika legislatif menunggu hasil konsultasi dimungkinkan membutuhkan waktu lama. Karena kasus penolakan LPj APBD oleh legislatif ini merupakan hal baru bagi Kemendagri. Makanya tahapan pembahasan PAK di DPRD Sidoarjo tetap dijalankan. 

Di sisi lain, Pemkab Sidoarjo memilih belum berkomentar banyak terkait hal itu. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Sidoarjo M Ainur Rahman menegaskan pihaknya masih menunggu keputusan hasil konsultasi dari Kementerian Dalam Negeri. 

Baca juga: Respon Bupati Sidoarjo Subandi Soal Para Anggota DPRD Boikot Rapat Paripurna : Saya Tidak Tahu

Ia tidak mau berspekulatif apakah diperbolehkan menggelar PAK APBD 2025 atau tidak. Karena dari aturan memang ada klausul yang menyebut bahwa Perda Pertanggungjawaban merupakan syarat pengesahan PAK atau APBD Perubahan. 

“Kita tunggu petunjuk resmi dari Kemendagri saja. Nanti kalau sudah ada suratnya, kami akan sampaikan. Sementara ini kami tidak berani berspekulasi apapun,” jawabnya.