Meski Kenaikan Pajak Sudah Dibatalkan, Warga Tetap Akan Demo Besar-besaran: Lengserkan Sudewo!

TRIBUNJATIM.COM - Aksi unjuk rasa besar-besaran tetap akan digelar warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada tanggal 13 Agustus 2025 mendatang.

Meski pihak Bupati Pati, Sudewo, sudah menyerah dan telah membatalkan soal kenaikan pajak sebesar 250 persen tersebut.

Namun, warga Pati tampaknya belum puas, hingga akan tetap menyuarakan aspirasinya.

Lewat sejumlah pernyataan yang terekam dan diunggah di media sosial, mereka sepakat tetap akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus 2025 mendatang.

Pernyataan ini satu di antaranya disampaikan lewat akun Instagram @patisakpore pada Kamis (7/8/2025) malam.

Meski Sudewo sudah menganulir kebijakannya menaikkan pajak pada Kamis (7/8/2025) sore, simbol perlawanan warga Pati masih terlihat.

Ratusan dus air mineral tetap mengalir dan diparkirkan di depan Kantor Bupati Pati.

Dalam video yang terunggah, bersamaan dengan jejeran ribuan dua air mineral, terpasang sejumlah spanduk penolakan.

Spanduk yang berisi kritik kepada Sudewo ini memenuhi sisi trotoar, mulai dari depan Gerbang Kantor Bupati hingga DPRD Kabupaten pati.

Dus-dus air mineral yang ditumpuk setinggi 1,5 meter nampak mengitari gerbang memanjang hampir 40 meter.

"Donasi mendukung penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB-P2 sebesar 250 persen di bawah videotron terus mengalir. Posko itu kini banjir donas hingga kamis malam, bahkan massa sudah menerima lebih dari 8.000 dus air mineral untuk demo 13 Agustus nanti," tulis admin @patisakpore pada Kamis (7/8/2025) malam.

"Update perolehan donasi untuk demo tanggal 13 Agustus 2025 per kamis malam (07/08/2025). Pada pukul 19.30 wib tumpukan dus air minum sudah mencapai seberang kantor DPRD Pati (Trotoar Timur Kantor Pemkab). Selain donasi air, warga juga mendonasikan makanan snack dan buah buahan. Hal cukup menyita perhatian, dengan adanya banner berisi berbagai tulisan pendapat masyarakat," lanjut keterangan.

Postingan tersebut disambut ramai komentar masyarakat.

Kritik hingga penolakan terlihat disampaikan, khususnya terkait sikap Sudewo yang dinilai sangat arogan menantang masyarakat.

Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono (45) alias Botok menegaskan, aksi pada 13 Agustus 2025 mendatang akan tetap berjalan dengan tuntutan tambahan, yakni melengserkan Bupati Sudewo dari jabatannya.

Baca juga: Cara Pelaku Raup Rp2 M Hasil Tipu Korban, Korban Tergiur Iming-iming Jual Beli Vespa Antik

"Kami 24 jam di sini dan setiap waktu banyak bantuan logistik warga Pati yang terus berdatangan," kata Supriyono, dikutip dari Kompas.com. 

Menurut Supriyono, permintaan maaf Sudewo yang menyatakan akan mengaji ulang kebijakannya tersebut tidak menyurutkan niat massa untuk turun ke jalan nantinya. 

"Pernyataan Pak Sudewo tadi pagi tidak mengendorkan semangat kawan-kawan. Kita kita tetap berdemonstrasi."

"Karena selain tuntutan turunkan pajak PBB kita juga menuntut Sudewo dilengserkan, karena sudah tidak layak memimpin Pati," tegas Supriyono.

Supriyono pun berujar, aksi mereka ini murni didasari ketidakpuasan atas kebijakan Bupati Pati yang menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen. 

Mereka berharap, regulasi yang dinilai mencekik asa warga Pati tersebut untuk dibatalkan. 

"Tidak ada unsur politik dan kepentingan lain. Kami hanya minta digugurkan kebijakan itu," kata Supriyono.

Disampaikan Supriyono, dalam unjuk rasa 13 Agustus nantinya, diperkirakan akan datang massa lebih dari 50.000 orang di kawasan Alun-alun Pati. 

Supriyono pun menyebut demonstrasi dikemas dalam aksi damai tanpa diwarnai anarkis. 

"Massa lebih dari 50 ribu sesuai tantangan Bupati Pati Sudewo."

"Insyaallah baik-baik demonstrasinya, dilarang merusak fasilitas umum dan sebagainya," kata Supriyono.

Sebelumnya, Bupati Pati, Sudewo, minta maaf usai viral menantang 50.000 warga demo soal kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.

Akibat serangkaian peristiwa warga yang ramai mengkonfrontasi, Sudewo mendapatkan kritikan dari para netizen di media sosial pribadinya.

Kini Sudewo mengklarifikasi serangkaian peristiwa yang membuat namanya menjadi sorotan nasional tersebut.

"Bapak Ibu sekalian, warga Kabupaten Pati yang saya hormati dan saya banggakan," ucap Sudewo, dikutip dari Instagram @humaspati, Kamis (7/8/2025).

"Saya ingin menyampaikan yang pertama, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas terjadinya kericuhan pada hari Selasa kemarin," imbuhnya.

Sudewo menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati tidak bermaksud merampas logistik warga yang hendak berdemo, tetapi, hanya ingin memindahkan.

"Saya, kami, tidak bermaksud untuk melakukan perampasan barang-barang tersebut," kata Sudewo.

"Hanya ingin memindahkan supaya tidak mengganggu kirab boyongan hari jadi Kabupaten Pati dan tidak mengganggu acara-acara 17 Agustus," sambung dia.

Baca juga: Sosok Bocah 10 Tahun Gemetaran Berikan Sketsa Wajah kepada Presiden Prabowo: Biasanya Gambar Anime

Politisi Partai Gerindra tersebut melanjutkan, pihaknya tidak melarang warga untuk menggalang dana.

"Kami tidak melarang dan sama sekali tidak menghalangi melakukan penggalangan dana," ujar Sudewo.

Sudewo juga mengklarifikasi tentang ucapannya yang terkesan menantang warga untuk mendemo kebijakan kenaikan tarif PBB 250 persen.

"Kedua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya, '5.000 silakan, 50.000 masa silakan.' Saya tidak menantang rakyat," katanya.

"Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang," lanjut dia, melansir Tribun Jabar.

Menurut Sudewo, maksud dari perkataan tersebut adalah agar demo berjalan lancar.

"Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditumpangi pihak-pihak tertentu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Sudewo juga mengklarifikasi soal kenaikan tarif PBB 259 persen.

Menurut dia, nilai itu hanya bersifat maksimal.

"Ketiga, saya menyampaikan bahwa soal kenaikan sebesar 250 persen itu tidak semuanya. Itu hanya maksimal 250 persen maksudnya."

"Jadi yang di bawah 100 persen di bawah 50 persen jauh lebih banyak," kata dia.

Sudewo mengatakan, ia akan meninjau ulang apabila ada yang menuntut hingga 250 persen.

"Namun demikian, kalau ada yang menuntut supaya yang sampai 250 persen itu diturunkan, akan saya tinjau ulang."

"Alhamdulillah pembayaran PBB, pajak, sampai dengan sekarang ini sudah hampir mencabut HP 50 persen," bebernya.

Sudewo mengakui, pemerintahannya saat ini memiliki banyak kekurangan.

Ia pun berjanji untuk mendengar masukan dari berbagai pihak.

"Keempat, dalam kepemimpinan saya ini di awal pemerintahan ini tentu saya masih banyak kekurangan, masih banyak ilmu yang saya harus berguru."

"Maka saya akan mendengarkan segala masukan dari pihak manapun untuk perbaikan pembenahan Kabupaten Pati," tutur Sudewo. 

"Jadi saya minta maaf di awal pemerintahan saya ini saya memang banyak kekurangan, banyak kelemahan," lanjutnya.

Baca juga: Tangis Hendy Pemuda Cuma Bawa Rp50 Ribu Berhasil ke Mekkah, Jalan Kaki 9 Bulan Lewati 7 Negara

Terakhir, Sudewo meminta berbagai pihak untuk menahan diri agar bisa menciptakan situasi kondusif di Kabupaten Pati.

"Kelima, saya mengimbau supaya seluruh elemen masyarakat menahan diri."

"Mari kita bersama-sama menciptakan situasi aman dan kondusif untuk pembangunan Kabupaten Pati," tutur Sudewo.

Ia berjanji akan menjadi pemimpin yang memegang amanah bagi warga Pati.

"Yang terakhir saya tetap konsisten untuk pembangunan Kabupaten Pati."

"Saya akan berbuat yang setulus-tulusnya untuk rakyat Kabupaten Pati, akan menjadi Bupati yang amanah, membenahi Rumah Sakit Soewondo yang dulu jelek sekali, rusak parah, sekarang menjadi bagus," bebernya.

"Infrastruktur jalan yang dulu di mana-mana rusak, saya bangun menjadi jauh lebih bagus dan semuanya akan konsisten saya benahi. Mohon dukungan selalu demi Kabupaten Pati yang kita cintai. Terima kasih," tutup dia.