100 Ribu Warga Pati Desak Bupati Sudewo Lengser, Duduki Alun-alun sampai Tuntutan Terwujud

Skandal Kenaikan PBB dan Permintaan Maaf Bupati Sudewo

Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Kebijakan ini menuai protes keras dari masyarakat, yang merasa terbebani dengan kenaikan yang sangat signifikan.

Meskipun kebijakan PBB-P2 telah dicabut, unjuk rasa besar yang direncanakan tetap akan berlangsung.

"Kami tidak mengubah tuntutan kami. Yang kami persoalkan sejak awal bukan hanya PBB, tetapi kualitas kepemimpinan Sudewo yang kurang," ujar Teguh Istiyanto.

Baca juga: Bupati Pati Berakhir Minta Maaf dan Batalkan Pajak 250 Persen usai Percaya Diri Didemo 50 Ribu Orang

Tuntutan dari Pegawai RSUD Soewondo

Gelombang protes terhadap Bupati Sudewo juga datang dari mantan pegawai honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo Pati, yang kehilangan pekerjaan akibat kebijakan perampingan pegawai oleh Sudewo.

Salah satu perwakilan korban, Ruha, mengungkapkan kekecewaannya atas pemberhentian yang dilakukan tanpa pesangon atau penghargaan.

“Saya sudah 20 tahun mengabdi di RSUD Soewondo Pati, tapi saya diberhentikan tanpa kompensasi,” kata Ruha. 

Ia menjelaskan bahwa 220 pegawai honorer lainnya juga dipecat setelah tidak lolos dalam tes seleksi untuk menjadi karyawan tetap pada April 2025.

Mereka merasa tes tersebut tidak transparan dan penuh kecurangan.

Ruha dan rekannya menuntut agar mereka dipekerjakan kembali atau Bupati Sudewo harus mundur. 

"Kami 220 orang yang kena PHK siap ikut aksi pada 13 Agustus. Bahkan yang masih aktif kerja akan merelakan waktunya untuk ikut terjun," ungkap Ruha.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com