Dugaan Pungutan di SMAN 1 Kampak Trenggalek, DPRD Jatim Desak Dinas Pendidikan Turun Tangan

Poin penting:

• Demonstrasi siswa SMAN 1 Kampak protes pungutan yang dinilai tak transparan
• Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, mengkritik model pungutan yang dipukul rata tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi siswa, termasuk penerima KIP/PIP
• Kepala SMAN 1 Kampak, Bahtiar Kholili, menyebut iuran bersifat sukarela dan telah disepakati dalam rapat komite.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi E DPRD Jatim meminta agar sekolah semestinya menjadi ruang yang membangun kepercayaan antara guru, siswa dan orang tua. Jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan akibat pungutan yang tidak jelas dasar serta peruntukannya.

Sorotan ini muncul dari Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas setelah beberapa hari lalu ada aksi demonstrasi siswa di SMAN 1 Kampak, Trenggalek, sebagai protes akibat dugaan pungutan wajib yang dinilai tidak transparan. Puguh menyayangkan hal ini. 

"Kalau justru ada kebijakan pungutan yang tidak dikomunikasikan dengan baik ini bisa memicu hilangnya kepercayaan publik kepada sekolah,” kata Puguh, Kamis (28/8/2025). 

Dalam penjelasan siswa saat demonstrasi sebelumnya, diakui ada sejumlah iuran atau infaq yang dibayarkan para siswa di luar seragam dan SPP per bulan. Siswa mengaku heran ketika ada kegiatan baik di dalam maupun keluar sekolah, pihak sekolah justru mengeluhkan tidak ada dana.

Puguh turut menyoroti adanya isu pungutan yang dipukul rata tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi siswa. Padahal, banyak siswa penerima KIP atau PIP yang jelas-jelas berasal dari keluarga kurang mampu. 

"Kalau siswa kurang mampu ikut dipukul rata, jelas ini tidak adil,” ucap legislator asal Malang tersebut. 

Baca juga: Siswa SMAN 1 Kampak Trenggalek Gelar Demo Minta Transparansi Dana Komite, Tuntut Kepsek Mundur

Meski begitu, Puguh mendesak Dinas Pendidikan Jawa Timur dan Pemprov Jatim segera mengambil langkah serius menindaklanjuti persoalan ini. Kejadian ini harus dijadikan momentum untuk evaluasi menyeluruh. Sebab, SMA memang berada dalam kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi. 

Apalagi, dewan tak menutup mata indikasi pungutan sekolah bisa saja juga terjadi di daerah lain. Puguh mengibaratkan, semacam fenomena gunung es di daerah. 

"Kalau dibiarkan, ini akan jadi preseden buruk bagi dunia pendidikan kita. Harus ada ketegasan agar sekolah tidak menarik pungutan yang justru menambah beban masyarakat," jelas Puguh. 

Aksi siswa SMAN 1 Kampak di Trenggalek sebelumnya berlangsung di halaman sekolah pada, Selasa (26/8/2025). Ratusan siswa mengenakan setelan kaus hitam dengan bawahan abu-abu khas SMA. Sejumlah tuntutan mereka suarakan, salah satunya memang menuntut transparansi dana iuran siswa.

Seorang siswa SMAN 1 Kampak, Lusiana Putri menuturkan, aksi tersebut dilakukan karena tidak ada yang transparansi dari dana komite. Menurut Lusiana, ada sejumlah iuran atau infaq yang dibayarkan para siswa di luar seragam dan SPP per bulan. 

Baca juga: Emil Dardak Buka Suara Soal Kekisruhan Iuran Dana Komite SMAN 1 Kampak Trenggalek, Panggil Kepsek

Yaitu amal jariyah, infaq setiap Jumat, serta Tabungan Akhirat untuk pembangunan masjid. Dari banyaknya jenis aliran dana yang masuk, Lusiana heran ketika ada kegiatan baik di dalam maupun keluar sekolah, pihak sekolah justru mengeluhkan tidak ada dana.

Misalnya, Siswa-siswi yang mewakili sekolah untuk lomba pasti menggunakan uang sendiri, baik untuk konsumsi transportasi dan juga pendaftaran. Bahkan tak jarang, para guru harus merogoh kocek pribadinya untuk membiayai lomba tersebut.