DPRD Jatim Dukung Pembatasan Akses Game Online: Kecanduan adalah 'Gunung Es' Ancam Generasi Emas

Ringkasan Berita:

• Wacana Utama Pembatasan Akses Game Online oleh Pemerintah.
• Pihak Pendukung Puguh Wiji Pamungkas (Anggota Komisi E DPRD Jatim, Politisi PKS).
• Dampak Serius Rusaknya Kesehatan (Fisik, Mental) dan Prestasi Akademik.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wacana pemerintah yang akan membatasi akses game online, mendapat dukungan dari Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas.

Rencana tersebut saat ini dinilai relevan mengingat tren kasus kecanduan game online mulai berdampak secara serius. 

Misalnya kesehatan fisik, mental hingga prestasi akademik generasi muda. Sehingga, wacana ini dinilai Puguh memang perlu dikaji secara serius.

"Saya sepakat dan mendukung langkah pemerintah untuk melakukan pembatasan akses game online,," kata Puguh dalam penjelasannya, Rabu (19/11/2025).

Baca juga: DPRD Jatim Ajak Masyarakat Ramaikan Pagelaran Wayang Kulit Meruwat Jawa Timur, Merawat Indonesia

Pemerintah sebelumnya memang tengah mempertimbangkan untuk melakukan pembatasan game online. Wacana tersebut mengemuka sebab pemerintah memandang perlu mencari jalan keluar dari berbagai pengaruh buruk game online. 

Angka Kecanduan di Jatim jadi "Alarm" Serius

Puguh mengutip data, bahwa tahun 2014 terdapat 25 juta pengguna game online di Indonesia, mayoritas berusia mulai 13 tahun. Dampaknya, 54,1 persen remaja usia 15–18 tahun dilaporkan mengalami kecanduan game online, dengan 77,5 persen laki-laki dan 22,5 persen perempuan.

Sementara di Jawa Timur, Puguh mengungkapkan bahwa pada Juli 2024 tercatat sekitar 3.000 anak dan remaja menjalani terapi kecanduan gadget dan game online. Menurut Puguh, angka ini menjadi gambaran dan dinilai harus menjadi alarm bagi seluruh keluarga dan masyarakat.

Lebih jauh ini menilai fenomena remaja terpapar game online secara berlebihan tentu dapat mempengaruhi kebiasaan. Hal semacam ini, ibarat gunung es. Tidak terlihat namun sangat berbahaya. Sehingga, generasi muda harus dibentengi dari aktivitas digital yang tidak terkontrol.

"Kalau remaja kita tidak dibentengi dari aktivitas digital yang tak terkontrol. Ini akan menjadi ancaman serius bagi mimpi kita melahirkan generasi emas Indonesia,” ungkap Puguh. 

Baca juga: Peternakan Kambing Potensial untuk Dikembangkan, DPRD Jatim Minta Pemerintah Beri Dukungan Serius

Meski demikian, Puguh menegaskan bahwa pembatasan akses game online bukan semata soal pelarangan. Melainkan juga harus dimaknai sebagai upaya menjaga karakter, moralitas dan masa depan anak-anak Indonesia termasuk di Jawa Timur. 

Puguh yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun berharap wacana kebijakan pembatasan tersebut segera diikuti dengan edukasi, pengawasan dan literasi digital dengan tujuan besar agar generasi muda Indonesia tetap tumbuh dengan sehat, cerdas dan berkarakter.

“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua untuk membentengi anak-anak dari konten destruktif yang bisa menggerus karakter dan budaya mereka,” jelas Puguh.