DPRD Jatim
Hapus Anggaran Kunker Luar Negeri, DPRD Jatim Siap Kawal Program Pro Rakyat
Pasca keputusan penghapusan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri, DPRD Jatim kini mendorong pemerintah provinsi
Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Sudarma Adi
"Sekarang itu kan ada moratorium dari presiden terkait kunjungan ke luar negeri, maka kita juga menindaklanjuti instruksi itu," kata Musyafak saat dikonfirmasi di Gedung DPRD Jatim, Rabu (3/9/2025).
Baca juga: Pencegahan Narkoba Butuh Andil Semua Pihak, DPRD Jatim: Keluarga Jadi Benteng Utama
Pada APBD Jatim 2025 sebelumnya pos anggaran untuk kunjungan luar negeri mencapai hampir Rp 19 Miliar. Kini, melalui berbagai tahapan pembahasan P-APBD Jatim 2025, besaran anggaran itu langsung digeser untuk sejumlah pos lain.
Dengan bergesernya anggaran itu, baik dewan maupun Pemprov tidak bisa lagi melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri atau PDLN yang dibiayai oleh APBD. Musyafak mengatakan, pergeseran anggaran itu dilakukan ke program yang menyentuh masyarakat langsung.
Sebab, dewan turut melihat bahwa kondisi ekonomi saat ini memang sulit. Perekonomian tengah lesu. Banyak masyarakat yang mengeluh pendapatan ikut seret. Belum lagi, pengangguran yang memang perlu terus menjadi atensi. Sehingga, pergeseran anggaran itu diharapkan bisa membantu masyarakat.
"Dengan adanya moratorium itu kami di DPRD sama sekali baik eksekutif maupun legislatif kita take down semua untuk kunjungan ke luar negeri. Kita kembalikan untuk program kemasyarakatan yang menyentuh langsung dan bisa dirasakan oleh masyarakat," ungkapnya.
Di sisi lain, dalam merespons dinamika yang saat ini terjadi, Musyafak meminta agar anggota DPRD Jatim bisa menjaga diri. Tidak melakukan pamer kemewahan atau flexing yang bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Jangan sampai memicu kemarahan masyarakat.
Anggota Badan Anggaran DPRD Jatim Yordan M Batara Goa menjelaskan, pos anggaran kunjungan luar negeri digeser untuk diantaranya penambahan beasiswa untuk anak yang masuk kategori miskin, apresiasi seniman dan pelatihan koperasi desa merah putih.
"Kemudian juga dialokasikan untuk bantuan ke masyarakat termasuk juga untuk pasar murah. Karena selain sangat menunjang untuk kebutuhan masyarakat, ini juga efektif untuk mencegah inflasi," terang Yordan saat diwawancarai terpisah. (ADV)
Perubahan APBD Jatim 2025
Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni
Bantuan Sosial (Bansos)
Pasar Murah
Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf
DPRD Jatim
TribunJatim.com
Optimalkan Pendapatan Daerah, DPRD Jatim Usulkan Pembentukan Badan Khusus Pengelola Aset |
![]() |
---|
Penanganan Kasus Stunting di Jatim Jadi Sorotan DPRD, Puguh Wiji Pamungkas: Semua Harus Berperan |
![]() |
---|
Bus TransJatim Koridor Madura Jadi Primadona, DPRD Jatim Dorong Penambahan Armada dan Perluasan Rute |
![]() |
---|
Peran Bank Jatim dan BPR pada Pendapatan Daerah & Permodalan UMKM, DPRD Dorong Kinerja Makin Optimal |
![]() |
---|
Pengesahan RPJMD 2025-2029, DPRD Jatim Soroti Pengentasan Kemiskinan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.