Pemprov Jatim Kawal Kasus Eigendom Warga Surabaya, Wagub Emil Bersyukur Mulai Membuahkan Hasil

Adies menekankan perlunya perbaikan sistem pelayanan BPN di daerah, agar tidak bergantung sepenuhnya pada petunjuk pusat. 

“Kalau seluruhnya menunggu petunjuk, tidak selesai-selesai. Masyarakat itu menunggu terlalu lama,” ujarnya.

Sengketa memuncak sejak 2022, ketika Pertamina mengklaim memiliki Sertipikat EV No. 1278 dan 1305, sehingga BPN menetapkan blokir yang membuat warga tidak dapat melakukan balik nama, perpanjangan hak, maupun pemecahan sertifikat.

Klaim Pertamina atas lahan di tiga kecamatan, Dukuh Pakis, Sawahan dan Wonokromo mengakibatkan sekitar 12.500 dokumen pertanahan tidak bisa diproses.

Pemilik SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) tidak dapat meningkatkan status menjadi SHM (Sertifikat Hak Milik) sedangkan warga beralas bukti persaksian tidak dapat mengurus hak tanah mereka.